Jakarta | 1kabar.com
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta kepala daerah dan wakil kelapa daerah khususnya yang diusung PDIP untuk turun ke bawah menyapa rakyat. Hasto juga meminta para kader PDIP untuk mendukung maksimal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terutama di tahun-tahun politik ini.
“Kalau mengaku kader partai, gerakan itu tunggal ke bawah bersama rakyat. Jalankan tugas di wilayah juangnya masing-masing, itu yang dilakukan dan kepemimpinan partai lahir dalam proses kaderisasi partai, penugasan kader, dan penugasan partai,” ujar Hasto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2022).
Hasto menerangkan skala prioritas PDIP saat ini ialah konsolidasi menyeluruh. Dia menerangkan prestasi tiga pilar penting dikejar. Dia mencontohkan bagaimana Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial bergerak menghadapi permasalahan rakyat.
Begitu juga Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyelesaikan masalah stunting sehingga mendapatkan penghargaan dari PBB.
“Mbak Puan Maharani, Ketua DPR, beliau juga bergerak. Itu fungsi ketua DPR menjaring aspirasi rakyat. Mas Prananda Prabowo memberikan penguatan aspek-aspek ideologis,” kata dia.
Doktor geopolitik dari Universitas Pertahanan RI itu mengatakan teladan-teladan kader PDIP tersebut harusnya membuat kepala dan wakil kepala daerah mengejar prestasi di tengah rakyat.
“Prestasi ke bawah yang harus kita kejar. Dukung pemerintahan Jokowi hingga mencapai legasi maksimum, itu prioritas kita,” tegas dia.
Pada acara tersebut juga, sebanyak 215 kepala dan wakil kepala daerah menandatangani surat perjanjian atau pernyataan untuk tidak menyalahgunakan wewenang atau korupsi. PDIP menginginkan para kepala dan wakil kepala daerah memiliki komitmen agar taat pada aturan.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 215, yang menandatangani suatu komitmen untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, untuk tidak melakukan korupsi, dan kemudian harus bertanggung jawab bagi seluruh tugas-tugasnya untuk rakyat,” tutur Hasto.
Hasto menerangkan surat komitmen itu merupakan arahan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri akan pentingnya menjadi pemimpin, bukan pejabat.
“Menjadi pemimpin yang punya tanggung jawab yang memahami seluruh kehendak rakyat dan untuk itulah PDI Perjuangan dibentuk sebagai wahana di dalam mempersiapkan kader-kader pemimpin, bukan kader-kader pejabat,” papar Hasto.
Hasto melanjutkan Ketua Umum Megawati juga ingin mengingatkan kader PDIP agar kekuasaan tidak dilihat dalam wajah yang gemerlap, tetapi turun ke bawah, merangkul kekuatan rakyat dengan keliling.
“Rakyat pasti akan mengucapkan terima kasih kepada pemimpin yang telah memperjuangkan nasib rakyat, sehingga kehidupannya menjadi lebih baik,” lanjutnya.
Hasto menilai komitmen antikorupsi dan menolak penyalahgunaan kepala dan wakil kepala daerah sebenarnya sudah disampaikan sebelum mereka duduk menjabat. Hasto menerangkan calon kepala dan wakil kepala daerah digembleng di Sekolah Partai.
“Pemimpin yang menyelesaikan masalah rakyat itu harus menjadi prioritas utama, menjadi pemimpin Ibu Mega mengingatkan bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk membangun masa depan dengan menyelesaikan masalah-masalah rakyat,” urai Hasto.
Dengan adanya surat komitmen ini, lanjut Hasto, partai tidak akan melindungi atau memberikan advokasi terhadap kader-kader yang melanggar.
“Kemudian tentu saja juga sanksi pemecatan dari partai,” tegas Hasto. Editor: CT
Sumber: beritasatu
