Rapat Dengar Pendapat (RDP) IV Dengan Instansi Terkait.

Deli Serdang | 1kabar.com

Lambannya penyerapan Anggaran disejumlah OPD, Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mitra Kerja (OPD terkait), Selasa (21/06/2022) di ruang rapat Komisi IV.

Rapat Dengar Pendapat dipimpin Ketua Komisi IV Antony Napitupulu (Fraksi PDIP) didampingi Wakil Ketua Komisi IV Hj. Sa’adah Lubis, M.AP (Fraksi PPI), dihadiri para Anggota Komisi IV.

Rapat Dengar Pendapat dengan agenda Evaluasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022 diikuti Kepala Dinas SDA BMBK, Dinas Ciptaru, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Drs. H. Amri Tambunan, BPJS Kesehatan.

Pada RDP tersebut Ketua Komisi IV mempertanyakan lambannya penyerapan anggaran. Hingga pertengahan tahun 2022 diperoleh informasi serapan anggaran OPD Pemkab Deliserdang masih 23 persen dari total APBD sebesar Rp4,2 Triliun.

“Kami menanyakan OPD kenapa serapan anggaran masih rendah, pembangunan belum ada terlihat untuk menggalakkan perekonomian” kata Ketua Komisi IV DPRD Deliserdang Antony Napitupulu didampingi Wakil Ketua Hj Sa’adah Lubis.

Sedangkan di dalam RPD bersama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS dan RSUD H Amri Tambunan, Wakil Ketua Komisi IV Hj. Sa’adah Lubis menyoroti layanan soal kesehatan terhadap masyarakat Deliserdang. Sebab menurut anggota dewan masih banyak yang harus diperbaiki.

“Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBD atau APBN itu masih ada masalah. Kami mengharapkan agar masyarakat yang tergolong masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar peserta PBI, dapat dipermudah menjadi peserta PBI,” kata Sa’adah.

Wakil Ketua Komisi IV juga meminta keterangan dari BPJS terkait pengaduan dari masyarakat bahwa Jaminan Kesehatan yang PBI, secara tiba-tiba menjadi non aktif tanpa diketahui penyebabnya. Oleh BPJS yaitu Kepala BPJS Lubukpakam, Nur Eva Parinduri menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut bukan berasal dari BPJS tapi dari Dinas Sosial atau Kemensos.

DPRD Deliserdang berharap agar masyarakat yang belum terdaftar di PBI dapat dijamin biaya perobatannya di dalam program unregister, DPRD juga mendorong menambahan anggaran untuk hal tersebut.(Zulkarnain.Lubis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *