Jakarta | 1kabar.com
Anggaran Ditjen Dukcapil Kemendagri diperkirakan bakal meningkat secara substansial. Menurut Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, indikatif anggaran yang bakal dikelola Ditjen Dukcapil sekitar Rp2,4 triliun pada tahun 2024.
Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni APBN sebesar Rp803.9 miliar, prakiraan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp800 miliar, dan realisasi PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri) dari Bank Dunia sekitar Rp900 miliar.
Demikian diungkapkan Dirjen Teguh Setyabudi dalam Rapat Penyusunan Program dan Kegiatan Ditjen Dukcapil Tahun 2024 (Berdasarkan Pagu Indikatif), di Jakarta, Senin (29/5/2023).
Namun, Teguh menegaskan, untuk perencanaan program kegiatan yang dibiayai oleh PNBP dan PHLN tidak dibicarakan pada rapat yang digelar sehari penuh dari pagi hingga sore itu. “Yang kita bicarakan bagaimana program Ditjen Dukcapil yang dibiayai dari APBN rupiah murni kurang lebih Rp803,9 miliar. Sudah kita alokasikan terbesar untuk program tata kelola kependudukan sebesar Rp723,5 miliar. Serta untuk program dukungan manajemen sebesar Rp80,3 miliar,” jelas Dirjen Teguh.
Teguh kemudian merinci, pengalokasian anggaran yang besar pada program tata kelola kependudukan, untuk pengadaan blanko KTP-el sebanyak 22 juta keping yang dirupiahkan sebesar Rp224 miliar.
“Mudah-mudahan dengan stok 22 juta keping untuk tahun 2024, krisis blanko seperti yang terjadi di masa lalu dapat kita hindarkan. Kalau toh ada tolong Pak Ses dan Direktur Dafdukcapil harus segera mengantisipasi, agar dianggarkan dari PNBP.”
Dia pun meminta jajarannya agar menghitung betul sebenarnya kebutuhan blanko KTP-el itu 22 juta, 25 juta, atau 30 juta. “Alhamdulillah yang sudah dianggarkan ada 22 juta keping. Untuk tahun ini pengadaan blanko KTP-el yang dianggarkan hanya sekitar 10,4 juta keping, dan habis bulan Mei ini. Ditambah pendanaan yang berasal ‘buka blokir dan optimalisasi anggaran internal’ sekitar Rp27 miliar untuk 2,6 juta keping blanko. Sehingga pekan ini kita sudah mulai bisa bernafas lagi,” tutur Teguh menjelaskan.
Ia menegaskan, dirinya akan tetap menagih pada Sesditjen Dukcapil dan jajaran Direktorat Dafdukcapil untuk secepatnya dianggarkan pengadaan blanko KTP-el dari PNBP. “Kita harapkan bulan Juli 2023 sudah dimulai.”
Satu lagi yang harus diprioritaskan adalah untuk operasionalisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebesar Rp207,3 miliar dan jaringan komunikasi data (Jarkomdat) sejumlah Rp 182 miliar atau total sejumlah Rp389,3 miliar yang dikelola Direktorat PIAK.
“Walaupun sekarang SIAK dan Jarkomdat sudah berjalan relatif baik, namun demikian diharapkan untuk lebih meningkat lagi kinerjanya sehingga perlu dilakukan perencanaan yang lebih matang agar tidak ada kendala atau hambatan yang berarti,” kata Teguh menegaskan. Dukcapil.(*)
