Bener Meriah | 1kabar.com, Sabtu, 21 Februari 2026 — Konflik gajah–manusia kembali menelan korban jiwa di Kabupaten Bener Meriah. Seorang warga Desa Pantan Lah, Kecamatan Pintu Rime Gayo, atas nama Mussahar (59 tahun), meninggal dunia akibat konflik dengan gajah liar.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa penanganan konflik gajah–manusia di Tanoh Gayo belum berjalan efektif dan berkelanjutan.
Ketua FKP, Sri Wahyuni, menyatakan kejadian ini harus menjadi alarm serius bagi seluruh pihak, khususnya Pemerintah BKSDA dan lembaga konservasi yang sedang bekerja di kawasan.
Forum Koordinasi Peusangan Elephant Conservation Initiative (FKP PECI ), menyoroti isu rencana pemindahan kantor World Wide Fund for Nature (WWF) dari Bener Meriah ke Bireuen di tengah tingginya konflik.
Isu tersebut memunculkan persepsi ketidaksiapan dalam penanganan konservasi gajah di Tanoh Gayo seperti yang digadang-gadang pemerintah.
FKP menegaskan pentingnya pelibatan CSO lokal dalam penyelesaian konflik, yang memahami akar dan persoalan dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal.
Sebelumnya, CSO telah melakukan sosialisasi ke sedikitnya 12 desa rawan konflik, termasuk Pantan Lah, dan menemukan jalur lintasan gajah serta titik rawan interaksi. Namun hingga kini belum ada langkah strategis lanjutan, justru masih ada korban tewas karena berkonflik dengan gajah.
Terdapat sedikitnya sembilan CSO lokal dari Bener Meriah dan Aceh Tengah yang tergabung dalam Forum Koordinasi Peusangan Elephant Conservation Initiative (FKP), yaitu: Gayo Alas Conservation Center (GACC), Redelong Institute (RI), Komatiga, Gayo Global Institute (GGI), Komunitas Relawan Hulu DAS (Korhudas) Peusangan, Gayo Rimba Bersatu (GRB), Rastik ( RIMBAWAN ALUMNI SEKOLAH TINGGI ILMU KEHUTANAN ) PANTE KULU. LIPGA, dan Koperasi Wisata Syariah, yang siap berkolaborasi aktif.
FKP juga menyoroti meluasnya perkebunan sawit di kawasan koridor gajah yang mempersempit ruang jelajah satwa dan menjadi pemicu konflik, khususnya di Kecamatan Pintu Rime Gayo.
Pemerintah diminta mengkaji ulang izin perusahaan sawit serta menindak tegas perusahaan yang terbukti melampaui izin.
Selain itu, FKP meminta Pemerintah untuk melibatkan CSO lokal dalam program Rehab Rekon Aceh. Mengingat pentingnya penyelamatan lingkungan dan satwa di Aceh, proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus menjadi momentum untuk menata ulang tata ruang, habitat satwa, serta sistem pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Melalui Rehab Rekon, diharapkan tercipta pondasi yang layak dan adil bagi terwujudnya koeksistensi antara manusia dan satwa di Aceh.
FKP mendesak evaluasi total strategi mitigasi konflik, penguatan sistem peringatan dini, pelibatan aktif CSO lokal, serta komitmen nyata WWF dalam mendampingi masyarakat.
Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama tanpa mengabaikan prinsip konservasi. Tragedi ini diharapkan menjadi momentum evaluasi serius agar konflik serupa tidak kembali memakan korban jiwa.
Hormat kami,
Forum Koordinasi Peci (FKP)
Sri Wahyuni
Ketua FKP
