Aceh Singkil —1kabar.com. Sorotan tajam kembali disampaikan terhadap kinerja DPRK dan Pemkab Aceh Singkil terkait pengelolaan anggaran daerah, khususnya dalam hal program hibah yang dinilai tidak adil terhadap lembaga pendidikan Islam seperti dayah dan pesantren. Pernyataan tegas ini datang dari Tengku muda hambalisyah sinaga Sekretaris Jenderal Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Kabupaten Aceh Singkil yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Umat Islam (FUI) Kabupaten Aceh Singkil, melalui grup WhatsApp “Cintanya”.
Dalam pernyataannya, ia mengingatkan bahwa Aceh Singkil bukanlah milik pribadi atau perusahaan, melainkan milik seluruh rakyat. Maka dari itu, seluruh pengelolaan keuangan daerah harus dilandasi prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan umat.
> “Kabupaten Aceh Singkil ini bukan perusahaan, bukan pula milik kelompok tertentu atau pribadi siapa pun. Ini milik rakyat. Maka semua bentuk pengeluaran dan pengelolaan keuangan harus diawasi secara ketat. DPRK jangan tutup mata,” tegasnya, Selasa (30/9) dalam grup WhatsApp “Cintanya”.
Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah kebijakan program hibah. Ia mempertanyakan mengapa program hibah tidak bisa diberikan kepada dayah atau pesantren, sementara organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP) justru bisa menerima dana hibah tersebut.
> “Untuk program hibah, kenapa dayah dan pesantren tidak bisa mendapatkan? Tapi justru ormas dan OKP tertentu bisa? Ini bentuk ketidakadilan anggaran yang tidak bisa dibiarkan,” ujarnya tegas.
Ia menyebut, dayah dan pesantren adalah lembaga yang secara nyata mendidik generasi umat, menjaga nilai-nilai keislaman, dan membina moral masyarakat. Jika pemerintah tidak memberikan perhatian yang seimbang, maka wajar jika umat merasa tersingkirkan dari prioritas pembangunan.
Lebih jauh,Tengku muda hambalisyah sinaga Sekjen HUDA dan Ketua FUI Aceh Singkil ini juga menyatakan siap menggerakkan aksi massa bila pemerintah tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan ini.
> “Saya akan ajak para pimpinan dayah, para ulama, dan santri untuk turun ke jalan, aksi damai di depan kantor Bupati dan DPRK bila tidak ada keadilan terhadap dayah dan pesantren. Ini bukan ancaman, tapi bentuk aspirasi umat yang harus didengar,” tegasnya.
Pernyataan ini mendapat banyak dukungan di grup diskusi tersebut. Banyak tokoh masyarakat yang menilai bahwa suara ulama dan santri selama ini seringkali diabaikan dalam proses pengambilan keputusan anggaran, padahal kontribusinya terhadap kehidupan masyarakat sangat besar.
Ia juga mengingatkan DPRK bahwa mereka dipilih oleh rakyat, dan harus menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.
> “Aceh Singkil bukan milik pribadi. Ini daerah yang harus dikelola dengan kejujuran dan amanah. Jangan seolah-olah dana publik hanya milik segelintir orang,” pungkasnya.
Masyarakat kini menanti respons dari DPRK dan Pemkab Aceh Singkil terhadap pernyataan ini. Mereka berharap pemerintah segera memperbaiki kebijakan hibah dan menunjukkan keberpihakan yang adil kepada semua elemen, termasuk pesantren dan dayah.
Redaksi: [Syahbudin Padank]
