MEDAN | 1kabar.com
Estafet kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara resmi berpindah tangan. Melalui Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel JW Marriott, Jalan Putri Hijau Medan, Andar Amin Harahap ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara untuk masa bakti periode 2025–2030, pada Minggu (01/02/2026) dini hari malam.
•Kemenangan Telak Atas Rival.
Andar Amin Harahap, yang memiliki rekam jejak sebagai mantan Wali Kota Padang Sidempuan dan Bupati Padang Lawas Utara, meraih dukungan mayoritas mutlak. Dari total 39 suara yang tersedia, ia berhasil mengantongi 37 suara.
Sebaliknya, pesaingnya yaitu Hendriyanto Sitorus hanya memperoleh dukungan dari dua wilayah, yakni Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kota Tanjung Balai. Dengan selisih suara yang sangat signifikan tersebut, Andar Amin Harahap melenggang sebagai calon tunggal dan terpilih secara aklamasi dalam Sidang Pleno yang dipantau langsung oleh perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
•Prioritas Kepemimpinan Baru
Pasca Terpilih, Fokus Utama.
Andar Amin Harahap adalah memperkuat struktur organisasi demi menghadapi tantangan Politik ke depan. Beberapa agenda prioritas yang akan dijalankan antara lain, yaitu :
–Konsolidasi Internal : Menyelaraskan seluruh elemen Kader dari tingkat Provinsi hingga Pedesaan.
–Kesiapan Kontestasi : Menyusun peta jalan strategis untuk memenangkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dimasa mendatang.
–Relevansi Program : Menghadirkan kebijakan Partai yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga Sumatera Utara.
•Optimisme di Era Baru.
Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 ini dianggap sebagai momentum krusial bagi Partai Golkar untuk menjaga eksistensinya sebagai kekuatan Politik dominan di Provinsi Sumatera Utara. Dengan nahkoda baru, partai berlambang pohon beringin ini menargetkan soliditas yang lebih kuat untuk mengawal proses demokrasi dan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang.(inn0101/splwo)
