Penulis : Chaidir Toweren
1kabar.com — Di tengah banjir informasi yang datang tanpa henti setiap detik, opini seolah menjadi komoditas paling murah sekaligus paling mahal. Murah karena siapa pun bisa membuatnya, mahal karena dampaknya bisa menentukan arah persepsi publik. Ironisnya, semakin banyak opini beredar, semakin sedikit ruang untuk berpikir jernih. Maka muncul pertanyaan provokatif, perlu tidak sebenarnya opini itu dipertahankan? Atau, dalam konteks tertentu, lebih baik dihapus saja?
Opini pada dasarnya adalah hak setiap warga. Ia merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam sistem demokrasi. Namun, persoalannya bukan lagi pada hak untuk beropini, melainkan pada kualitas, tanggung jawab, dan dampaknya. Ketika opini tidak lagi dibangun di atas data, nalar, dan etika, melainkan sekadar emosi, sentimen, dan kepentingan sempit, maka opini berubah menjadi polusi informasi.
Hari ini kita menyaksikan bagaimana ruang publik dipenuhi pernyataan sepihak, potongan narasi, dan kesimpulan instan. Banyak orang lebih cepat berpendapat daripada membaca secara utuh. Judul dibaca, emosi dinyalakan, komentar dilontarkan. Proses berpikir dipangkas. Verifikasi dianggap memperlambat. Dalam situasi seperti ini, opini bukan lagi kontribusi intelektual, melainkan reaksi spontan.
Media sosial mempercepat fenomena ini. Algoritma lebih menyukai keterkejutan daripada kedalaman. Konten yang memicu kemarahan, ketakutan, dan perdebatan cenderung lebih cepat menyebar dibanding analisis yang tenang. Akibatnya, opini-opini keras, tajam, dan sering kali berlebihan mendapat panggung utama. Sementara suara yang hati-hati dan berbasis data justru tenggelam.
Masalah lain muncul ketika opini disamarkan sebagai fakta. Tidak sedikit tulisan atau pernyataan yang dibungkus dengan gaya seolah-olah laporan objektif, padahal isinya interpretasi sepihak. Publik yang tidak terbiasa membedakan fakta dan opini akhirnya menerima keduanya sebagai kebenaran yang setara. Di sinilah disinformasi tumbuh subur, bukan karena data palsu semata, tetapi karena opini yang diperlakukan seperti bukti.
Lebih berbahaya lagi ketika opini dijadikan alat mobilisasi kebencian. Kita melihat bagaimana label, stereotip, dan generalisasi diproduksi terus-menerus. Satu kejadian digeneralisasi menjadi karakter sebuah kelompok. Satu kesalahan individu diperluas menjadi kesalahan kolektif. Opini semacam ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga merusak kohesi sosial. Ia menutup pintu dialog dan menggantinya dengan prasangka.
Namun, apakah solusi dari semua ini adalah menghapus opini? Tentu tidak sesederhana itu. Menghapus opini secara harfiah justru berbahaya karena membuka jalan bagi sensor berlebihan dan otoritarianisme wacana. Yang perlu “dihapus” bukan opininya, melainkan cara beropini yang sembrono. Yang perlu dikoreksi adalah budaya berpendapat tanpa tanggung jawab.
Opini yang sehat tetap dibutuhkan. Bahkan, ia penting. Opini adalah jembatan antara fakta dan makna. Fakta memberi tahu apa yang terjadi; opini membantu kita memahami mengapa itu penting. Tanpa opini, ruang publik menjadi kering dan teknokratis. Tidak ada perdebatan nilai, tidak ada pertukaran sudut pandang, tidak ada dinamika gagasan.
Syaratnya jelas, opini harus dibangun di atas fondasi yang kuat. Pertama, berbasis data yang dapat diuji. Kedua, terbuka terhadap koreksi. Ketiga, jujur menyatakan bahwa ia adalah tafsir, bukan kebenaran mutlak. Keempat, mempertimbangkan dampak sosial dari narasi yang dibangun. Opini yang baik tidak hanya ingin didengar, tetapi juga ingin bertanggung jawab.
Peran media arus utama menjadi sangat penting di titik ini. Media tidak boleh sekadar menjadi pengeras suara opini, tetapi juga penyaring kualitasnya. Rubrik opini seharusnya menjadi ruang adu gagasan, bukan adu emosi. Kurasi, penyuntingan, dan pemeriksaan argumen harus diperketat. Memberi ruang bagi berbagai sudut pandang tidak berarti menurunkan standar rasionalitas.
Lembaga pendidikan juga memikul tanggung jawab besar. Literasi media dan literasi berpikir kritis harus menjadi kompetensi dasar. Masyarakat perlu dibiasakan membedakan laporan, analisis, dan opini. Perlu diajarkan bahwa tidak semua yang viral itu valid, tidak semua yang meyakinkan itu benar. Kemampuan menunda penilaian sebelum informasi lengkap adalah keterampilan penting di era digital.
Di sisi lain, setiap individu juga perlu melakukan disiplin pribadi dalam beropini. Tidak semua hal harus dikomentari. Tidak semua provokasi harus ditanggapi. Diam dalam beberapa situasi bukan tanda lemah, melainkan tanda matang. Ada nilai dalam kehati-hatian. Ada kebijaksanaan dalam menunda pendapat sampai pemahaman cukup.
Mungkin judul tulisan ini terdengar ekstrem: hapus saja opini ini. Tetapi justru di situlah refleksinya. Bayangkan jika setiap opini harus melewati satu pertanyaan sederhana sebelum dipublikasikan: apakah ini menambah terang atau menambah keruh? Apakah ini membuka dialog atau menutupnya? Apakah ini berbasis penalaran atau sekadar pelampiasan?
Jika jawabannya yang kedua, mungkin memang lebih baik opini itu dihapus setidaknya ditunda, sebelum ia ikut meramaikan kebisingan.
Ruang publik tidak kekurangan suara. Yang kurang adalah kejernihan. Dan kejernihan tidak lahir dari banyaknya opini, melainkan dari kualitas cara kita membangunnya.
