MEDAN | 1kabar.com
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI), Ferry Sibarani, S.H., M.H, secara resmi melantik Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI) se-Sumatera Utara (Sumut) untuk Periode 2025–2030. Pelantikan berlangsung khidmat di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), pada Minggu, 27 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Ferry Sibarani membacakan Surat Keputusan (SK) penetapan struktur kepengurusan, yang merupakan hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Ia menegaskan bahwa para pengurus yang terpilih telah memenuhi kriteria dan layak untuk mengemban amanah organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas Pers Daerah diera Digital saat ini.
“Surat Keputusan (SK) ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari kesepakatan kolektif hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Bila ada kekeliruan dikemudian hari, akan ditinjau ulang dan diperbaiki sebagaimana mestinya,” ucap Ferry.
Sebagai simbol dimulainya kepemimpinan baru, Ferry Sibarani menyerahkan Bendera Pataka kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terpilih, Rudiwanto Munthe, di hadapan seluruh peserta pelantikan.
•Pesan Tegas : Pers Bukan Lawan Pemerintah, Tapi Mitra Kritis.
Ferry Sibarani juga menyampaikan refleksi kritis mengenai dinamika Dunia Pers saat ini. Menurutnya, pelantikan bukan semata soal kesempurnaan acara, melainkan soal substansi dan semangat membangun pers yang independen, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Kami tidak hadir untuk menilai sempurna tidaknya acara, tapi untuk mentransformasikan nilai-nilai penting dalam menghadapi tantangan pers modern diera Digital. Fokus utama kami adalah memperkuat fungsi kontrol sosial, menyuarakan kepentingan Rakyat, dan menjaga akuntabilitas penyelenggara Negara,” tegasnya seusai acara pelantikan.
Ia juga menyoroti pentingnya membuka ruang kritik dan kolaborasi antara pemerintah dan media. Menurutnya, Pers bukanlah musuh pemerintah, melainkan pilar demokrasi yang harus dilibatkan dalam setiap proses kebijakan publik.
“Jika ruang kritik dibatasi, jika Pers diintimidasi, maka itu bentuk pelanggaran hukum. Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 1999 tentang Pers jelas menyatakan bahwa menghalangi kerja pers adalah tindak pidana. Kita harus berani bersikap,” tambahnya.
•Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia Siapkan Program Nasional dan Sertifikasi Jurnalis Daerah.
Ferry Sibarani mengungkapkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (DPP PPDI) tengah menyiapkan program kerja Nasional yang relevan, terukur, dan mampu dijalankan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa program-program ke depan akan difokuskan pada pendidikan jurnalistik, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pers Daerah, dan Advokasi hak-hak Jurnalis.
Menanggapi isu pembatasan pelatihan dan sertifikasi Wartawan oleh Lembaga tertentu, Ferry Sibarani menyatakan sikap tegas.
“Jika ada pembatasan sepihak, apalagi diskriminatif, itu adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan hukum. Semua insan pers punya hak yang sama dimata Undang-Undang. Negara tidak boleh memihak atau membuat dikotomi,” tegasnya.
•Dinas Kominfostan Provinsi Sumatera Utara Apresiasi Sinergi Pers dan Pemerintah.
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfostan) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Porman Mahulae, menyampaikan apresiasinya atas Pelantikan Pengurus Baru Perkumpulan Pers Daerah Seluruh (PPDI). Dalam sambutannya, Porman Mahulae menekankan pentingnya kolaborasi media dengan pemerintah demi keterbukaan informasi dan pencerdasan masyarakat.
“Media adalah mitra strategis Pemerintah. Tanpa Pers yang kritis dan profesional, pembangunan bisa kehilangan arah. Karena itu, sinergi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan,” ucap Porman Mahulae.
Porman Mahulae berharap, melalui kepengurusan baru ini, Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI) dapat memperkuat ekosistem jurnalistik daerah yang sehat, berintegritas, dan berdaya saing.
“Kami percaya, dengan komitmen kuat dari Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI), Sumatera Utara (Sumut) akan menjadi salah satu Provinsi yang memimpin dalam reformasi media lokal,” pungkasnya.
•Momentum Strategis untuk Masa Depan Pers Daerah.
Acara pelantikan ini dihadiri oleh berbagai Tokoh Pers, perwakilan Pemerintah, Organisasi Wartawan, dan Insan Pers dari seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Momentum ini menjadi simbol kebangkitan semangat Jurnalisme lokal dalam mengawal demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial ditengah pesatnya arus informasi global.(1kabar.com/Kota Medan)
