Aceh Singkil, Indonesia –1kabar.com. 15 Oktober 2025, Sebuah gelombang perlawanan dari ujung barat Indonesia kini mengguncang opini publik nasional dan internasional. Dari Aceh Singkil, wilayah yang kaya sumber daya namun penuh luka sejarah agraria, masyarakat adat menuntut janji pengukuran ulang lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang bermasalah oleh Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem)
Jeritan dari Aceh Singkil: “Kami Lelah Menunggu, Kami Siap Bangkit” Aceh Singkil bukan hanya nama kabupaten di peta. Ia adalah rumah bagi ribuan masyarakat adat yang telah kehilangan tanah turun-temurun mereka karena ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Tanah yang dulunya subur dan dikelola secara adat kini menjadi lahan konsesi perusahaan, dengan batas-batas yang dipertanyakan legalitas dan keabsahannya.
Masyarakat menyatakan bahwa penguasaan lahan oleh korporasi berlangsung tanpa pelibatan masyarakat lokal, tanpa musyawarah adat, dan bahkan melanggar qanun atau hukum adat Aceh yang secara hukum seharusnya diakui dan dilindungi.
> “Aceh Singkil adalah kampung kami, tanah nenek moyang kami. Jangan jadikan kami tamu di tanah sendiri,” kata seorang tokoh muda di Kecamatan Kuala Baru.
Yakarim Munir Berseru dari Balik Jeruji
Suara perjuangan ini semakin lantang ketika Yakarim Munir, tokoh adat dan aktivis Aceh Singkil yang kini sedang mendekam di penjara atas kasus kontroversial, menyuarakan perlawanan dari balik jeruji.
> “Tanah adat bukan komoditas, ini identitas kami. Mereka yang merampas tanah ini sedang mencabut akar kami. Saya di sini karena saya bersuara, dan saya akan terus bersuara meskipun dibungkam,” tegas Yakarim melalui surat terbuka yang dibacakan kuasa hukumnya.
Yakarim menuding adanya praktik kriminalisasi terhadap aktivis yang mencoba melindungi tanah adat. Ia menyerukan kepada Gubernur Aceh, Wali Nanggroe, dan seluruh unsur adat untuk tidak lagi diam.
Aceh Singkil: Wilayah Terlupakan, Kini Bangkit Selama ini, Aceh Singkil sering kali tertinggal dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan, namun kaya akan sumber daya alam—hutan, tambang, dan lahan pertanian. Justru kekayaan inilah yang menjadi kutukan, karena memicu kerakusan elite yang bekerja sama dengan investor besar.
> “KKN merajalela. Mafia tanah, mafia hukum, dan mafia tambang semua ada di sini. Dan rakyat kecil adalah korban utama,” kata salah satu tokoh perempuan adat dari Kecamatan Gunung Meriah.
Desakan Masyarakat: Gubernur dan Wali Nanggroe Harus Turun ke Singkil Masyarakat Aceh Singkil kini mengeluarkan seruan terbuka kepada Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), untuk: Segera menepati janji melakukan pengukuran ulang HGU bermasalah Menerbitkan surat resmi kepada Bupati/Walikota agar membentuk tim audit dan pengukuran ulang bersama lembaga adat,Bekerja sama dengan Wali Nanggroe dan lembaga adat lainnya untuk menyelesaikan konflik tanah adat secara bermartabat.
> “Kami tidak ingin konflik, kami ingin keadilan. Tapi jika suara kami terus diabaikan, maka jangan salahkan rakyat jika mengambil tindakan sendiri untuk mempertahankan tanahnya,” ujar Imum Mukim dari Kecamatan Singkil.
Dunia Mulai Melihat Aceh Singkil Isu ini telah memicu perhatian lembaga HAM internasional dan media asing, yang melihatnya sebagai bagian dari krisis agraria global yang semakin memburuk: benturan antara komunitas adat dan ekspansi ekonomi besar-besaran tanpa keadilan sosial.
Dengan semakin banyaknya kasus kriminalisasi, perampasan tanah, dan pengabaian terhadap hukum adat di Aceh, Aceh Singkil kini menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap sistem yang korup dan kolaboratif dengan kepentingan luar
Dari Aceh Singkil untuk Keadilan Agraria
Aceh Singkil sedang bicara. Dan dunia sedang mendengarkan.Apa yang dibutuhkan bukan sekadar janji politik, tetapi keberanian moral dan tindakan konkret dari para pemimpin daerah dan nasional untuk menyelamatkan tanah adat dan kehormatan rakyat Aceh.
“Dari Aceh Singkil, kami berseru: Tanah kami, harga diri kami. Ukur ulang sekarang atau sejarah yang akan mengukur kalian nanti.”
Redaksi: Team/ Syahbudin Padank, FRN Fast Respon counter Polri Nusantara provinsi aceh
