Jakarta | 1kabar.com
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengomentari penunjukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Menurut Hasto, Basuki memiliki tugas berat dalam melanjutkan pembangunan IKN.
“Berat tugasnya,” ujar Hasto usai menjadi pembicara dalam acara peringatan Hari Lahir Bung Karno di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).
Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai tugas berat yang dimaksud. Dalam pidatonya, Hasto menekankan pentingnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, teknologi, dan kesadaran geopolitik.
“Apakah dengan memindahkan ibu kota kita menjadi hebat? Kita menjadi hebat, kata Bung Karno, kalau kita menguasai dengan kesadaran geopolitik tadi, kita menguasai ilmu pengetahuan,” kata Hasto.
Menurut Hasto, diperlukan perumusan kepentingan nasional dalam membangun IKN, dengan fokus utama pada teknologi. Ia mencontohkan bagaimana Bung Karno memajukan negara dengan melahirkan banyak insinyur.
“Bung Karno mengirim begitu banyak orang untuk bisa mengolah kekayaan alam kita, oleh insinyur-insinyur kita, anak-anak sekolah kita yang dikirimkan ke luar negeri bukan untuk mengemis investor, tapi untuk menguasai ilmu pengetahuan,” jelas Hasto.
Sebelumnya, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menanggapi pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala OIKN. Puan berharap pengunduran diri tersebut tidak mengganggu pembangunan IKN.
“Semoga mundurnya ketua dan wakil ketua otorita IKN itu tidak menghambat apa yang akan terjadi di kemudian hari terkait pelaksanaan IKN ke depan,” ujar Puan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Puan juga meminta pemerintah menjelaskan secara transparan alasan pengunduran diri Bambang dari jabatan Kepala OIKN. Menurut Puan, transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan investor.
“DPR berharap agar apa yang akan disampaikan pemerintah ini transparan sehingga investor nantinya tidak semakin tidak tertarik ke IKN dan pelaksanaan IKN bisa berjalan sesuai target pemerintah,” tandas Puan.
Lebih lanjut, Puan mendorong pemerintah saat ini untuk segera membahas dengan pemerintahan yang akan datang, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, mengenai penunjukan kepala dan wakil kepala OIKN definitif. Saat ini, kedua posisi tersebut diisi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas (Plt).
“Sebaiknya pemerintah sekarang berbicara dengan pemerintah yang akan datang siapa yang kemudian akan dipilih menjadi kepala IKN definitif yang akan datang,” pungkas Puan. (Sumber beritasatu)
