Deli Serdang | 1kabar.com
Suasana politik di Gedung DPRD Kabupaten Deli Serdang kembali memanas. Agenda penting Rapat Paripurna semestinya menjadi forum pembahasan serius mengenai arah pembangunan daerah justru diwarnai ketidakhadiran 3 pimpinan dewan, bahkan salah satu di antaranya yang hadir memilih walk out di tengah jalannya sidang.
Rapat tersebut dijadwalkan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun 2025. Namun ironisnya, dari empat unsur pimpinan DPRD, tiga tidak hadir, dan satu meninggalkan ruang sidang.
Menanggapi situasi tersebut, Dewan Pimpinan Daerah Lumbung Informasi Rakyat (DPD LIRA) Kabupaten Deli Serdang menyatakan keprihatinan mendalam. Melalui Wakil Bupati DPD LIRA DS, Hendra Wijaya, mereka meminta Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPRD Deli Serdang segera mengambil tindakan.
“Apa pun alasan politiknya, yang paling dirugikan adalah masyarakat. Kegaduhan seperti ini jangan sampai menghambat roda pemerintahan dan pembangunan. Masyarakat butuh kepastian, bukan drama politik,” kata Hendra Wijaya, Kamis (26/6/2025) di Tanjung Morawa.
Menurutnya, sikap unsur pimpinan dewan yang tidak hadir dalam forum resmi dan bahkan melakukan aksi walk out, mencerminkan lemahnya komitmen terhadap tanggung jawab publik.
“Jika pimpinan dewan saja tidak mampu menunjukkan kedewasaan politik, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa aspirasinya benar-benar diperjuangkan ? Ini bukan soal teknis kehadiran, ini soal moral dan integritas,” lanjutnya.
DPD LIRA menilai tindakan pimpinan DPRD tersebut dapat mencoreng marwah lembaga legislatif. Karena itu, mereka secara tegas mendorong MKD untuk memanggil dan mengevaluasi para pimpinan yang dianggap melanggar etika kelembagaan.
“DPRD adalah lembaga publik yang dibiayai oleh rakyat. Maka seharusnya agenda penting seperti pembahasan anggaran tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau ego pribadi. Kalau ini dibiarkan, bisa jadi preseden buruk dalam demokrasi lokal,” tegas Hendra.
Lebih lanjut, LIRA meminta seluruh anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang terutama unsur pimpinan,untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
“Masyarakat sedang menghadapi banyak tantangan. Jangan tambah beban mereka dengan mempertontonkan konflik yang tidak produktif. Kami berharap MKD bertindak cepat demi menjaga wibawa lembaga DPRD,” pungkasnya.
Kini, publik menanti langkah nyata dari MKD DPRD Deli Serdang untuk mengatasi ketegangan yang ada, agar jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah kembali normal dan berpihak pada rakyat. ( Red )
