MEDAN | 1kabar.com
Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Budiman Nadapdap, SE menilai Kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang terlibat Makan Bergizi Gratis (MBG) atau memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak bisa serta merta disalahkan, atau dicap pembangkang partai.
Alasannya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan baru mengeluarkan Surat Edaran larangan terlibat dalam bisnis Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Februari 2926. Sementara sejumlah kader sudah melakukan investasi SPPG jauh sebelum surat edaran dikeluarkan.
“Kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu berasal dari beragam latar belakang termasuk kalangan pebisnis. Wajar jika sebahagian kader melirik peluang usaha ini. Apalagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari awal tujuannya untuk kerakyatan. Mereka bisa saja terpanggil untuk investasi di situ,” tegas Budiman Nadapdap ketika dimintai tanggapannya oleh wartawan di Medan, Senin (09/03/2026).
Namun dalam perjalanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menganalisa banyak kelemahan dan tidak tepat sasaran. Sehingga meski awalnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) Perjuangan DPRD RI menyetujui anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) kemudian mengambil sikap menolak dan melarang kader terlibat.
Menyikapi kondisi tersebut Budiman Nadapdap memberi solusi agar kader atau keluarganya yang telah sempat memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk dievaluasi dan diawasi secara ketat oleh tim internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Jika terbukti hanya mencari keuntungan semata maka diminta untuk menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun jika diketahui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dimilikinya beroperasi secara baik dan ikut membantu perbaikan gini bagi siswa, maka itu bagian dari program kerakyatan yang berurusan dengan Idiologis Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan pro wong cilik.
Ditanya soal dugaan keterlibatan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara, Meryl Rouli Saragih dalam usaha Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), Budiman menyebut sesuai informasi yang didapatnya, nama Meryl Rouli Saragih tidak ada dalam Yayasan Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Setahu saya nama Meryl Rouli Saragih sudah tidak ada dalam yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu. Dan saya kira Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto juga sudah mengetahui informasi perihal tersebut,” ucapnya.
Budiman kembali memaparkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan adalah rumah besar kaum Nasionalis yang berasal dari beragam profesi dan latar belakang. Ia mencontohkan mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Japorman Saragih adalah kader yang punya riwayat seorang enterpreneur.
Beliau seorang pengusaha sukses di sektor jasa angkutan, perkayuan, eksportir kopi dan perkebunan. Karena memiliki jiwa nasionalis ia kemudian masuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dari awal mulai Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Pro Mega hingga Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
“Jadi Pak Japorman pengusaha sukses yang masuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan untuk mewujudkan politik kerakyatan. Bukan masuk partai untuk memanfaatkan cari peluang usaha. Maka wajar saja jika naluri bisnisnya tetap berjalan,” ungkapnya.
Sosok Japorman seorang pengusaha dengan integritas serta karismanya menjadi panutan oleh kader. Apalagi militansi dan loyalitas kepada partai dan Ibu Mega yang tidak pernah luntur.
Sementara itu, Meryl Rouli Saragih saat dikonfirmasi wartawan mengaku sudah tidak menjadi Pengurus Yayasan MRS, salah satu pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak Desember 2025.
“Per Desember 2025 saya sudah tidak pengurus yayasan lagi dan tidak setuju mengurus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), makanya saya keluar dari yayasan, apalagi setelah penegasan surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang melarang kader terlibat Makan Bergizi Gratis (MBG),” ungkapnya.(inn0101/1kabar.com/sp-40)
