MEDAN | 1kabar.com
Puluhan Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Peduli Bersama Masyarakat Indonesia (ALISSS) akan menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Kota Medan, Senin (23/06/2025). Aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap nasib para Guru di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Provinsi Sumatera Utara (Sumut), yang dinilai selama ini bekerja dalam tekanan dan penderitaan akibat dugaan praktik Korupsi di sektor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Ketua Umum Aliansi Peduli Bersama Masyarakat Indonesia (ALISSS), Zuhari, menyampaikan bahwa aksi ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari gerakan Rakyat untuk membongkar penyimpangan yang ditengarai dilakukan oleh oknum-oknum berkuasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
“Ini baru langkah pertama. Masih pemanasan. Kami datang membawa suara Rakyat agar tidak ada lagi ‘tikus berdasi’ di Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai. Guru-guru adalah pilar masa depan Bangsa. Jika mereka terus ditekan, kita sedang mengorbankan generasi penerus,” tegas Zuhari dalam konferensi pers di Kantor Sekretariat Aliansi Peduli Bersama Masyarakat Indonesia (ALISSS), Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, pada Minggu (22/06/2025).
Aksi tersebut akan melibatkan sekitar 30 orang yang berasal dari berbagai organisasi masyarakat, yakni :
1). Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Serdang Bedagai
2). Gerakan Anak Medan Bersatu Sumatera Utara (GEMBESU).
3). Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Kabupaten Serdang Bedagai.
4). Tokoh Masyarakat dan Warga Peduli Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
Zuhari menambahkan, pihaknya mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) agar tidak hanya berhenti pada proses penyelidikan administratif, melainkan segera menindaklanjuti dugaan korupsi dengan penegakan hukum konkret.
“Kami mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) agar berani mengungkapkan dan menangkapkan pelaku Korupsi. Dana Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai dari APBN dan APBD bukan untuk dikuras oleh segelintir Pejabat. Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto sudah menegaskan dalam amanat Hari Lahir Pancasila bahwa Korupsi adalah musuh utama Negara. Kami ingin penegakan itu benar-benar nyata,” ujarnya.
Dukungan terhadap aksi damai ini juga datang dari kalangan Jurnalis dan Aktivis Pers. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Sumatera Utara (Sumut), KH. R. Syahputra, menyatakan sikap mendukung penuh gerakan Aliansi Peduli Bersama Masyarakat Indonesia (ALISSS). Dalam pesannya kepada Ketua Umum Aliansi Peduli Bersama Masyarakat Indonesia (ALISSS), Zuhari dan Ketua Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Serdang Bedagai, Dedek Susanto, ia menyatakan :
“Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) siap mendukung gerakan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap Korupsi demi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Kami akan bersama-sama kawal agar bumi Sergai benar-benar bersih dari Korupsi,” tegasnya.
Selain membela hak-hak Guru, Aliansi Peduli Bersama Masyarakat Indonesia (ALISSS) juga menyatakan komitmennya untuk mengawal proyek-proyek fisik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, yang diduga kuat sarat dengan penyimpangan anggaran.
“Kami tengah mengumpulkan data dan bukti-bukti. Semua akan kami serahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut). Ini bukan sekadar protes, tapi bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam memberantas Korupsi,” kata Muslim Lubis, Sekretaris Umum Aliansi Peduli Bersama Masyarakat Indonesia (ALISSS), didampingi Nanda Wahyuni, SH selaku Bendahara Umum.
“Aliansi Peduli Bersama Masyarakat Indonesia (ALISSS) hadir sebagai wadah perjuangan masyarakat sipil dalam menegakkan keadilan, membela kelompok rentan, dan memastikan bahwa setiap sen anggaran Negara digunakan sebagaimana mestinya. Ke depan, mereka berkomitmen untuk terus turun ke jalan dan membuka setiap dugaan praktik penyimpangan, khususnya dalam Birokrasi Daerah yang selama ini luput dari pengawasan ketat,” tandasnya.(1kabar.com)
