Tebing Tinggi | 1kabar.com
Surat terkait mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Diklat PIM yang di layangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke Penjabat (Pj) Wali Kota hingga kini belum ada kejelasannya. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pembela Kemerdekaan Rakyat (Pakar) Kota Tebing Tinggi meminta Penjabat (Pj) Wali Kota untuk segera memberikan jawaban atas apa yang di sampaikan oleh Lembaga Wakil Rakyat.
“Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut mewakili penantian masyarakat, apakah benar ada penyalahgunaan wewenang (KKN) dalam pelaksanaan mutasi atau pun Diklat PIM. Hal ini harus terang menerang,” kata Ketua Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pakar Ruben Sembiring kepada wartawan, pada Kamis (14/09/2023).
Di jelaskan Ruben Sembiring, informasi yang di perolehnya bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tebing Tinggi telah dua kali menyurati Penjabat (Pj) Wali Kota terkait hal tersebut. Namun hingga kini tidak juga ada jawabannya sehingga menguatkan bahwa dalam mutasi adanya prosedur yang di langgar.
“Saya rasa tidak ada hal yang harus di tutupi jika semuanya berlangsung sesuai prosedur. Keterbukaan informasi sudah harus di prioritaskan,” ungkapnya.
Ruben Sembiring menegaskan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pakar Kota Tebing Tinggi akan melayangkan Surat juga ke Penjabat (Pj) Wali Kota agar mempercepat balas Surat sesuai yang di minta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Informasi yang di peroleh, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut di tandatangani Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menindak lanjuti Surat dari Fraksi Partai Nurani Kebangsaan perihal mohon tindak lanjut terhadap tanggapan atas jawaban (BKPSDM) yang berisi tentang mutasi dan Diklat (PIM) tertanggal 24 Agustus 2023.(Redaksi/Zulkarnain.Lubis)
Teks foto :
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pakar, Ruben Sembiring.
