Denpasar| 1Kabar.com
Asita mempunyai peran yang sangat penting dan sangat strategis bagi pembangunan Indonesia. Untuk itu sebanyak 214 anggota biro perjalanan wisata (BPW) yang berada dibawah naungan Associatiin of The IndonesianTours and Travel Agencies (Asita) Bali mengikuti rapat kerja daerah (Rakerda) Asita Bali yang berlangsung rabu (17/4/2024) hari ini di The Meru Hotel Sanur Denpasar.
Ketua DPD Asita Bali, I Putu Winastra. Dalam press conferance, selasa (16/4/2024) menyampaikan bahwa pariwisata Bali belum selesai total discovery dan baru tercovery 80 persen. Pada Rakerda ini, anggota ASITA akan menyampaikan tentang program kerja yang sudah dilakukan selama setahun yaitu tahun 2023.
” Ada point penting yang kami harus suarakan kepada pemerintah diantaranya bagaimana pemerintah bisa memproteksi BPW anggota ASITA terkait previllage ataupun harga entrance tiket di seluruh Bali,” jelas Winastra.
Menurutnya, hal ini penting disuarakan karena faktanya BPW ini sudah dinaungi oleh Perda no 5 tahun 2020 dan Pergub no 28 tahun 2020 tentang tata kelola pemerintah bali.
” Jadi jangan sampai aturannya ada faktanya dilapangan tidak bisa mengigit. Di satu sisi kami dilindungi oleh perda pada sisi lain kadang implemantasinya tidak pas, Ini yang akan kami perjuangkan,” tegasnya.
Selain itu, anggota ASITA Bali juga akan memperjuangkan low invosment terhadap pelanggar hukum yang terdampak tentang reputasi industri pariwisata Bali secara menyeluruh menjadi turun. Serta juga akan memperjuangkan anggota ASITA Bisa difasilitasi dalam promosi baik dalam maupun luar negeri mengingat masih ada promo yang mengikutkan travel agent yang tidak menjadi anggota ASITA.
Dalam Rakerda ini juga akan ada beberapa pembahasan lainnya diantaranya penyediaan tempat penjemputan khusus dibandara, penanganan sampah dan kemacetan serta usulan anggota agar mendapatkan potongan harga tiket masuk di daerah tujuan wisata (DTW).
“Memang kita akan usulkan adanya pembenahan tempat khusus penjemputan di area international sehingga kita bisa melihat wisatawan ditangani biro perjalanan, tidak seperti stasiun bus jadi orang teriak teriak disana,” ucapnya.
Mengenai penanganan sampah dan kemacetan. Putu Winastra mengatakan, suatu hal yang diharapkan wisatawan adalah Bali menjadi sebuah destinasi yang berkwalitas dan sustainable. Sekarang ini sampah menjadi momok yang merusak citra Bali sebagai destinasi yang nyaman dan berkwalitas. Adanya tourist levy diharapkan bisa digunakan untuk mengelola sampah.
“Yang sekarang menjadi momok itu kan sampah sehingga tourist levy ini bisa digunakan untuk mengelola sampah, sedangkan untuk kemacetan bisa dilakukan dengan cara membuat jalur alternatif atau mode transport yang lain sehingga Bali bisa menjadi tujuan wisata berkwalitas dan nyaman,” kata Winastra
Dengan adanya tourist levy ini, Putu Winastra berharap bisa dibuatkan jalur alternatif untuk memudahkan wisatawan menjangkau satu daerah dengan daerah lain tidak terlalu lama. Menurutnya saat ini masih ada ketimpangan destinasi dimana wisatawan masih banyak berada di daerah Bali selatan dikarenakan untuk menuju Bali utara atau Bali timur memakan waktu yang lama.
Point terakhir diperjuangkan yaitu harapan anggota agar mendapat potongan harga tiket masuk ke DTW. Dikatakannya, sebanyak 300 anggota jasa travel ini resmi bernaung di bawah Asita Bali dan sudah memenuhi peraturan daerah, sehingga semestinya mendapat keistimewaan.
“ Selama ini kami tidak mendapatkan itu di DTW. Paling tidak kami mendapatkan discount 10-15 persen dari harga tiket karena kami memberikan volume kepada DTW. Kalau sebulan kami bisa bawa 1000 harganya sama dengan yang datang satu kali dan membawa satu orang kan tidak adil, kami akan membawa hasil Rakerda ini sebagai masukan ke pemprov Bali melalui dinas pariwisata, jika tidak kami perjuangkan maka kami akan tersingkir,”jelas Winastra.
Winastra menyebut, wisatawan asing yang menggunakan jasa travel agent sangat berkurang dibandingkan dengan tahun’90, hanya 50 persen wisatawan masih membutuhkan jasa travel agent dikarenakan travel agent masih lebih mudah menjangkau market tradisional. Untuk itu butuh banyak dukungan agar bisa mempertahankan eksistensinya.Untuk saat ini 76 persen dari pemilik biro adalah orang lokal Bali, 20 persen pebisnis nasional luar Bali, dan 4 persen internasional”Van).
