MEDAN | 1kabar.com
Sejumlah Mahasiswa dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI) melakukan aksi massa menggelar unjuk rasa (Unras) damai di depan Mapolda Sumatera Utara, Selasa (19/09/2023).
Dalam orasinya, sejumlah Mahasiswa tersebut menduga ada Konspirasi rencana Pemilihan Ketua Senat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).
“Sesuai dengan hasil Investigasi Tim kami di Lapangan di sertai dengan Informasi dari Sumber yang terpercaya, di duga kuat telah terjadi Pelanggaran Hukum di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan,” kata Koordinator aksi, H Limbong.
Mereka menduga adanya penyalahgunaan wewenang oleh Oknum Pejabat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) yakni melakukan jual beli Jabatan demi mendapatkan keuntungan pribadi mau pun kelompok.
“Dugaan jual beli Jabatan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) bukan rahasia umum lagi. Perlu keseriusan Aparat Hukum mengusut hal ini, mengingat sudah banyak laporan yang di sampaikan ke Polda Sumatera Utara mau pun ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,” jelasnya, Selasa (19/08/2023).
Mereka juga menduga kuat adanya buse of power dalam upaya menggolkan seseorang menjadi Ketua Senat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Indikasi adanya Konspirasi antara Jajaran Rektorat dengan Oknum Calon Ketua Senat berinisial PH yang santer di Lingkungan Kampus.
“Kita berharap harkat dan martabat Jajaran Rektorat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) tidak tergadai dalam Konspirasi jahat, kebusukan Sistemik dan persekongkolan terencana yang dapat merusak citra Akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU),” teriaknya, Selasa (19/09/2023).
Informasi yang mereka dapat, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan kabarnya akan memilih Calon Ketua Senat inisial PH yang di duga sedang tersangkut masalah Hukum kasus dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Dokumen Jual Beli Tanah Garapan di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan.
Sementara, Koordinator Investigasi Lapangan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI) bernama Zulfahri menyebutkan adanya indikasi Jual Beli Jabatan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) sudah seperti bisul, menyembul tinggi namun menyimpan lahar nanah yang busuk.
“Informasi yang kami peroleh, banyaknya permainan kotor dalam menentukan posisi Jabatan di Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan dan di duga tidak terlepas dari pungutan liar atau (Pungli),” ucapnya, Selasa (19/09/2023).
Menurutnya, itu sangat bertentangan dengan cita-cita Perguruan Tinggi yang seharusnya memberikan contoh yang baik di Lingkungannya.
“Kami yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI) dengan ini meminta dan mendesak Kepolisian dan Kejaksaan untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pejabat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), di duga kuat adanya praktik Jual Beli Jabatan demi untuk mendapatkan keuntungan,” ujarnya.
Mereka juga meminta dan mendesak Polda Sumatera Utara untuk memanggil dan memeriksa inisial PH Oknum Pejabat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), yang di duga sedang tersangkut masalah Hukum kasus dugaan Pemalsuan Tanda Tangan/Dokumen Jual Beli Tanah Garapan di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang.
“Tangkap dan penjarakan para Oknum Pejabat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan yang telah melakukan Jual Beli Jabatan demi untuk memperkaya diri sendiri mau pun kelompok,” serunya.
Selain itu, mereka juga meminta agar segera di lakukan Audit Anggaran Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan. Karena di duga kuat adanya Korupsi yang Sistemik dan terencana demi untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda.
“Kami menyesalkan adanya dugaan Jual Beli Jabatan di Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, karena perbuatan tersebut tidak mencerminkan Pendidik yang baik di Perguruan Tinggi, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan cita-cita,” terangnya.
Terpisah, Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol. Hadi Wahyudi ketika saat di konfirmasi menyebut aspirasi dari Mahasiswa itu akan di tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Pastinya, pihak (SPKT) Polda Sumatera Utara sudah mendata dan mencatat kehadiran dari rekan-rekan kelompok masyarakat itu. Selajutnya, pihak (SPKT) Polda Sumatera Utara nantinya akan meminta sejumlah Data yang mereka miliki untuk di buat laporannya. Jika sudah ada laporan itu, pasti akan di tindak lanjuti untuk proses lebih lanjut,” pungkas Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol. Hadi Wahyudi.(Redaksi/Zulkarnain.Lubis)
