Jakarta | 1kabar.com
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut mendapat cerita soal kartu truf ketua umum partai politik (Parpol) dipegang sehingga ada dukungan untuk Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres.
Ketua DPP Golkar Dave Laksono menyebut tidak ada tekanan untuk mendukung Gibran jadi Cawapres dari Prabowo Subianto.
“Tidak ada (tekanan). Semua murni karena keyakinan kami bahwa ini yang terbaik,” kata Dave saat dihubungi, Minggu (29/10/2023).
Dave menyebut, seperti yang pernah disampaikan, Golkar mendukung Gibran maju untuk memberikan ruang kepada generasi muda. Selain itu, Dave menyebut pasangan Prabowo-Gibran saling melengkapi.
“Ini adalah paslon yang saling melengkapi,” katanya.
Diketahui, PDIP mengkritik keras proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun mengaku dapat cerita soal kartu truf ketua umum partai politik (ketum parpol).
“Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/10/2023).
Hasto menyinggung soal tekanan kekuasaan hingga kartu truf ketua umum partai politik menyangkut pencalonan Gibran. Dalam dunia politik, kartu truf bisa dikatakan sebagai kiasan yang artinya kartu terakhir untuk menghalau manuver seseorang.
“Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan,” ujarnya.
Hubungan PDIP dengan Jokowi dan keluarga belakangan memang merenggang setelah Gibran menjadi cawapres Prabowo. PDIP merasa saat ini ditinggalkan oleh Jokowi usai memberikan hak istimewa kepada Jokowi dan keluarga.
“Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan Konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi,” imbuh Hasto.
Sumber detik
