MEDAN | 1kabar.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menjadi salah satu dari 12 Provinsi yang lolos ke tahap II, ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024. Hal ini di harapkan menjadi pemacu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) untuk terus membangun Daerahnya lebih baik lagi, Senin (01/04/2024).
Di tahap kedua ini akan di lakukan penilaian wawancara dan verifikasi selama dua hari. Proses ini di harapkan juga menjadi ajang diskusi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dengan tim penilai agar bisa menyusun dan melaksanakan Pembangunan lebih berkualitas.
“Ini harus menjadi pemacu kita merancang, menyusun dan melaksanakan Pembangunan lebih baik lagi, juga menjadi ajang kita berdiskusi dengan tim penilai, yang memiliki pengalaman besar dalam hal Pembangunan di Daerah,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin pada acara Penilaian Tahap II Wawancara dan Verifikasi Tingkat Provinsi di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor : 41, Medan, Senin (01/04/2024).
Pada kesempatan ini, Hassanudin juga menyampaikan beberapa capaian indikator makro Pembangunan di Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2022-2023. Indikator ini menunjukkan tren yang positif, antara lain pertumbuhan ekonomi 4,73% menjadi 5,01%, pengangguran terbuka turun dari 6,16% menjadi 5,89%, angka kemiskinan menurun dari 8,42% menjadi 8,15%, dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat 74,51 menjadi 75,13. Selain itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Tahun 2023 yang di ukur dengan gini ratio tercatat sebesar 0,309 poin, membaik 0,003 point bila di bandingkan dengan Tahun 2022.
“Di balik setiap prestasi yang kita peroleh terdapat cerita perjuangan, kerja keras dan komitmen yang tulus dari seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), bersama kita menghadapi berbagai tantangan dan mengatasi hambatan untuk mencapai kemajuan,” kata Hassanudin.
Tim Penilai Utama Oktorialdi Ilyas mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dan Stakeholder untuk berdiskusi lebih mendalam, terkait capaian Pembangunan, kualitas dan penyusunan dokumen. Selain itu, dia juga meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Stakeholder, untuk memberikan informasi yang lebih detail terkait indikator yang di nilai.(Redaksi/Dinas Kominfo Sumut/Zulkarnain.Lubis)
