Jakarta | 1kabar.com
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut dirinya pernah mengusulkan wacana koalisi besar ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2019 lalu. Koalisi besar ini yang menurutnya kemudian terus berlanjut hingga Pemilu 2024.
Dalam sesi diskusi di kanal YouTube Polemik Trijaya yang tayang Sabtu (28/10), ia mengatakan momen tersebut terjadi usai Jokowi kembali terpilih sebagai Presiden RI periode 2019-2024, sekaligus menjalani periode keduanya menjabat sebagai kepala negara. Saat itu Fahri baru saja keluar dari PKS.
“Soal koalisi besar, kami sempat mengusulkan ini ke Pak Jokowi. ‘Pak, ini krisis. Bikin koalisi besar, bikin koalisi kuat.’ Itu tahun 2019 kita sudah mulai ngomong, sebelum dilantik,” ujar Fahri Hamzah.
“Setelah dilantik, kami ngomong lagi, ‘Pak, rekonsiliasi. Koalisi besar. Dunia tidak akan baik-baik saja.”
Wacana tersebut, menurut Fahri, merupakan pertimbangan sebagian partai pendukung Prabowo di Pilpres 2019.
Fahri Hamzah Bongkar 2 Batas yang Jadi Sumber Bencana Indonesia
Diawali dengan rekonsiliasi kubu Prabowo-Jokowi, saat itu Prabowo akhirnya terpilih dan dilantik sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju Masa Jabatan 2019-2024 milik Joko Widodo.
Fahri merasa wacana rekonsiliasi tersebut semakin mendekati realisasi usai terjadi beberapa peristiwa besar seperti pandemi Covid-19, perangRusia-Ukraina, hingga konflik di beberapa wilayah timur tengah.
“Soliditas kabinet diperlukan. Pak Jokowi enggak boleh terlalu banyak diganggu, karena dia ingin fokus dengan keputusan-keputusan,” ujar Fahri Hamzah. “Hikmahnya, akhirnya kami bilang, ‘Kenapa enggak diteruskan aja rekonsiliasinya?”
Soroti PDIP
Ia pun turut menyoroti sikap PDIP yang kini memilih untuk berseberangan dengan kubu Jokowi di Pemilu 2024. PDIP saat ini mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai paslon di Pilpres 2024.
Padahal mulanya, Fahri mengira, PDIP akan tergabung dalam satu koalisi bersama Jokowi, serta menyepakati dan menyiapkan anggota kabinet yang membawa ide dan visi yang sama.
“Pikirnya, waktu itu PDIP bagian dari koalisi. Disepakati saja siapa kira-kira anggota kabinet yang membawa ide keberlanjutan. Silakan nanti yang keluar, melawan,” kata Fahri.
“Sayangnya, yang keluar ini tidak juga melawan. Menterinya masih ada di kabinet.”
“Bagaimana Anda membiarkan menteri harus memenuhi loyalitas untuk memenangkan capres partainya? Sementara dia juga ada di dalam kabinet, berhadapan dengan kebijakan lain dari pemerintah dan partai lain?”
Lebih lanjut, Fahri juga menyatakan pandangannya soal pemilihan anak pertama Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai cawapres pendamping Prabowo di Pilpres 2024.
Menurutnya, Gibran adalah produk konsensus dan simbol rekonsiliasi yang telah dibangun oleh Prabowo dan Jokowi sejak 2019 lalu.
“Gibran adalah konsensus yang dibangun untuk platform rekonsiliasi dan berkelanjutan yang memang seharusnya ada yang mengusung,” ujar Fahri.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming resmi mendaftar sebagai capres dan cawapres ke KPU pada Rabu (25/10). Pada hari yang sama, Gibran juga secara perdana muncul sebagai cawapres Prabowo setelah absen dalam sesi deklarasi.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan pidato politik pertamanya sebagai cawapres. Gibran juga sempat merespons terkait statusnya sebagai kader PDIP.
“Itu sudah klir lho, sudah klir,” ucap Gibran di RSPAD Jakarta untuk tes kesehatan pada Kamis (26/10).
Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga mengaku tak keberatan jika dicap sebagai pengkhianat karena mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
“Enggak apa-apa, itu enggak apa-apa,” tuturnya.
Sementara itu, hari ini Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan Gibran telah melakukan pembangkangan dengan menjadi cawapres Prabowo. Namun, untuk status keanggotaan Gibran, ia menyebut partainya menunggu etika politik Gibran untuk mengembalikan Kartu Tanda Anggota.(*)
