Jakarta | 1kabar.com
Mereka juga menuntut akses bantuan ke Jalur Gaza dan perlindungan warga sipil segera dibuka selebar-lebarnya.Resolusi tersebut dirancang negara-negara Arab, tidak mengikat, tapi memiliki bobot politik kuat seiring dengan meningkatnya serangan dan niatan operasi darat Israel di Gaza.
Keputusan diambil dengan mengantongi 120 suara mendukung dari anggota. Sementara itu, 45 suara abstain, dan 14 suara menolak, termasuk Israel dan Amerika Serikat yang mengkritik resolusi itu tidak menyinggung serangan Hamas pada 7 Oktober.
“Indonesia menyambut baik adopsi resolusi Majelis Umum PBB terkait perlindungan warga sipil dan penghormatan kewajiban hukum dan Kemanusiaan di Gaza pada 27 Oktober 2023. Indonesia merupakan salah satu co-sponsor Resolusi tersebut,” ungkap pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Sabtu (28/10).
Menurut pernyataan itu, Indonesia mendukung resolusi tersebut berikut implementasinya. Indonesia termasuk dalam 120 negara yang mendukung kesepakatan politik di tingkat PBB tersebut.
Ungkapan serupa juga dinyatakan kelompok pejuang kemerdekaan Palestina, Hamas, dan Otoritas Palestina. Keduanya menyambut baik resolusi tersebut.
“Kami menuntut penerapannya segera untuk memungkinkan masuknya bahan bakar dan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil,” kata pernyataan Hamas.Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina menyampaikan resolusi yang tercapai dalam Majelis Umum PBB menjadi bukti penolakan global terhadap agresi Israel.
“Ketika kampanye Israel mencapai puncak kebrutalan baru, ada posisi internasional yang kuat menolak agresi Israel yang tidak terkendali.
“Sebaliknya, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan berang dengan resolusi tersebut. Ia menyatakan PBB tidak lagi memiliki legitimasi atau relevansi.
“Israel tidak akan menghentikan operasi tersebut sampai kemampuan teror Hamas dihancurkan dan sandera kami dikembalikan. Satu-satunya cara untuk menghancurkan Hamas adalah mengusir mereka dari terowongan dan kota teror bawah tanah mereka,” tandas Erdan.
Sumber: media Indonesia
