Langsa | 1kabar.com – Asosiasi Pengawasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Rekon) pasca banjir Kota Langsa mengungkapkan pihaknya menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait proses pendataan korban serta penyaluran bantuan uang jatah hidup (jadup).
Salah seorang pengurus asosiasi tersebut menyampaikan kepada 1kabar.com, Senin (23/03/26), bahwa berbagai keluhan terus berdatangan dari warga yang merasa tidak puas dengan mekanisme pendataan maupun penerimaan bantuan yang dinilai belum merata dan transparan.
“Banyak masyarakat mengadu kepada kami, terutama terkait pendataan yang dianggap tidak akurat serta penyaluran jadup yang belum dirasakan secara adil oleh seluruh korban,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Langsa agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat yang saat ini masih berupaya bangkit dari dampak bencana banjir.
Ia mengingatkan, jika persoalan tersebut tidak segera ditangani dengan baik, maka kekecewaan warga dikhawatirkan akan terus menumpuk dan berpotensi memicu aksi massa sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Jangan sampai kekecewaan yang menumpuk ini berubah menjadi gelombang aksi massa. Ini harus diantisipasi sejak dini,” tegasnya.
Selain itu, mundurnya Kepala BNPB Kota Langsa turut menambah tanda tanya besar di tengah masyarakat. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa sumber, terdapat dugaan adanya intervensi kuat yang menyebabkan keputusan pengunduran diri tersebut harus diambil.
“Hal ini tentu menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan asumsi liar,” tambahnya.
Untuk itu, asosiasi mendesak Pemerintah Kota Langsa segera mengambil langkah cepat dan konkret guna memperbaiki sistem pendataan serta memastikan bantuan jadup tepat sasaran.
“Langkah cepat sangat diperlukan agar emosi warga tidak semakin memanas. Pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata dan transparansi kepada masyarakat,” tutupnya.
Asosiasi juga berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap tim yang terlibat dalam pendataan dan penyaluran bantuan, sehingga kepercayaan masyarakat dapat kembali pulih.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Langsa belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai pengaduan yang disampaikan masyarakat tersebut.
