Verifikasi Lapangan Dilakukan, Ternak dan Dokumen Dinyatakan Ada
Subulussalam – Isu dugaan kegiatan fiktif pada program ketahanan pangan Tahun Anggaran 2025 di Kampong Lae Mate, Kecamatan Rundeng, akhirnya diuji langsung di lapangan. Sejumlah awak media bersama perwakilan LSM melakukan cek fakta terbuka pada Sabtu-(28/02) untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar di tengah masyarakat.
Kunjungan tersebut melibatkan perwakilan dari LSM Swara Putra Aceh dan Lembaga CAPA Kota Subulussalam. Agenda utama mereka adalah memverifikasi dugaan adanya kegiatan fiktif pada program pengadaan ternak sapi yang dikelola melalui BUMDes Kampong Lae Mate.
Turun ke Lokasi, Cek Fisik dan Administrasi Dalam peninjauan tersebut, tim tidak hanya melihat dari jauh, tetapi turun langsung ke lokasi kandang dan memastikan keberadaan ternak sapi yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan desa.
Selain pengecekan fisik, rombongan juga mencocokkan dokumen administrasi, mulai dari dokumen pengadaan, berita acara serah terima, hingga kondisi kandang dan aset pendukung lainnya.
Ketua BUMDes Kampong Lae Mate, Jahriadi, menegaskan bahwa tudingan kegiatan fiktif tidak berdasar.
> “Tidak ada kegiatan kami yang fiktif. Sapi-sapi itu ada dan bisa dilihat langsung. Memang sempat ada kendala teknis dalam proses pembayaran di awal, tapi itu sudah kami kendalikan. Dari sisi kandang maupun pengadaan, semuanya nyata,” tegasnya saat dikonfirmasi di lokasi.
Awak media turut mendokumentasikan kondisi ternak dan kandang sebagai bagian dari proses verifikasi independen dan bentuk transparansi kepada publik.
Temuan: Kendala Teknis, Bukan Penyimpangan Berdasarkan hasil penelusuran dan konfirmasi di lapangan, persoalan yang sempat mencuat dinilai lebih mengarah pada kendala teknis administrasi serta mekanisme pembayaran awal, bukan pada indikasi kegiatan fiktif atau penggelapan anggaran.
Perwakilan LSM Swara Putra Aceh menyampaikan bahwa keterbukaan pemerintah kampong dalam menerima kunjungan dan membuka dokumen patut diapresiasi.
> “Kami turun langsung untuk memastikan. Setelah melihat kondisi lapangan dan dokumen pendukung, tidak ditemukan indikasi kegiatan fiktif pada program ketahanan pangan ini,” ujar salah satu perwakilan LSM.
Senada dengan itu, pihak Lembaga CAPA Kota Subulussalam menegaskan bahwa pengawasan publik tetap penting, namun harus berbasis fakta.
> “Kontrol sosial harus tetap berjalan, tetapi harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan verifikasi faktual sebelum menyimpulkan adanya pelanggaran,” jelasnya.
Pemerintah Kampong Tegaskan Komitmen Transparansi Kepala Kampong Lae Mate menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam sistem pemerintahan desa.
> “Kami terbuka untuk diperiksa dan diverifikasi kapan saja. Justru ini menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola ke depan agar semakin transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dengan adanya cek fakta langsung oleh awak media dan LSM, isu dugaan kegiatan fiktif dalam program ketahanan pangan Kampong Lae Mate untuk sementara dinyatakan tidak terbukti berdasarkan temuan lapangan saat ini.
Meski demikian, pengawasan publik diharapkan tetap berjalan secara objektif dan berimbang, demi memastikan Dana Desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan kampong secara berkelanjutan.
Redaksi : 1kabar.com Syahbudin Padank
