MEDAN | 1kabar.com
Ketua Yayasan Pusuk Buhit Efendy Naibaho yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partisipasi Kristen Indonesia (Parkindo) menyampaikan keprihatinannya atas respon lambat yang dilakukan Pemerintah maupun DPR RI, terhadap tuntutan penutupan operasional PT. Toba Pulp Lestari (TPL)tuntutan tutup Toba Pulp Lestari (TPL) yang disuarakan berbagai Elemen, Aktivis hingga Pimpinan Gereja seakan dianggap angin lalu.
Kondisi ini membuat pihak Toba Pulp Lestari (TPL) seakan merasa diatas angin dan terus menjalankan program perusahaan tanpa memperdulikan penentangan yang dilakukan masyarakat setempat. Pihak Toba Pulp Lestari (TPL) menurutnya semakin leluasa menggarap lahan pertanian yang merupakan mata pencaharian termasuk menggunakan cara-cara kekerasan karena ada pembiaran oleh Pemerintah.
“Jika suara penolakan terhadap operasional PT. Toba Pulp Lestari (TPL) terus dianggap angin lalu, dikuatirkan ini bisa menjadi api dalam sekam. Sewaktu-waktu bisa membara memunculkan konflik yang tajam,” tegas Efendy Naibaho kepada wartawan, Senin (27/10/2025).
Selaku Aktivis Pemuda Kristen dan Senior Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Efendy Naibaho mengaku sedih ketika para pucuk Pimpinan Gereja dan para Pendeta dengan caranya menyuarakan penutupan Toba Pulp Lestari (TPL), namun tak disahuti oleh Pemerintah maupun DPR RI. Padahal tuntutan tersebut merupakan gambaran keluhan Rakyat yang disampaikan oleh pendeta dan pastor sebagai bentuk kehadiran gereja ditengah masyarakat.
“Saya menilai apa yang disuarakan Gereja bukanlah bahagian dari berpolitik melainkan sebagai bentuk penyampaian suara kenabian,” tegasnya.
Efendy berharap Pemerintah Pusat dan DPR RI perlu membentuk tim audit independen untuk menelisik keberadaan PT. Toba Pulp Lestari (TPL), baik dari sisi kepemilikan lahan, produksinya, pencemaran lingkungan maupun kepedulian terhadap sosio kemasyarakatan.
Dari audit independen diyakini bisa diketahui secara transparan apakah PT. Toba Pulp Lestari (TPL) layak atau tidak untuk diteruskan. Atau harus membuat paradigma baru yang ramah lingkungan dan bersahabat, bukan seperti yang terjadi saat ini.
•Minta DPRD Bereaksi
Mengingat respon lambat terhadap tuntutan tutup Toba Pulp Lestari (TPL), Efendy Naibaho berharap DPRD Kabupaten yang berada di kawasan sekitar Danau Toba perlu membentuk Panitia Khusus (Pansus) Toba Pulp Lestari (TPL). Sebagai Wakil Rakyat diharapkan berani bersuara membela konstituennya dengan menggelar Rapat Paripurna penghentian operasional PT. Toba Pulp Lestari (TPL), hingga terbentuknya Tim Audit Independen.
“Sudah saatnya masyarakat di kawasan Danau Toba bersatu bersama DPRD dan Pimpinan Gereja untuk menuntut ditutupnya Toba Pulp Lestari (TPL),” tegas Efendy Naibaho.
Ia mengapresiasi DPRD Kabupaten Samosir dan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) yang telah merespon tuntutan rakyat dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Toba Pulp Lestari (TPL). Ia berharap pansus tersebut segera memparipurnakan dan merekomendasi penutupan operasional PT. Toba Pulp Lestari (TPL).
“Tentu saja rekomendasi tutup Toba Pulp Lestari (TPL) oleh DPRD Sekawasan Danau Toba menjadi kekuatan Politik yang bisa diikuti oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) maupun DPR RI. Sehingga penghentian operasional PT. Toba Pulp Lestari (TPL) bisa terwujud,” tegasnya.(1kabar.com/SHP0101)
