Jakarta|1Kabar.com
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, bersama Kepala Dinas PUPR Aceh, Ir. Mawardi, ST, melakukan pertemuan penting dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum RI, Diana Kusumastuti, pada Senin, 19 Mei 2025. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Utama Lantai 3 Kementerian PU, Jakarta, ini fokus membahas penguatan pembangunan infrastruktur jalan dan sistem pengelolaan sampah terpadu di Provinsi Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri PU menyambut baik langkah dan inisiatif Pemerintah Aceh untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, juga menanggapi permohonan Pemerintah Aceh terkait penanganan jalan provinsi, saat ini pihak Kementerian PU tengah mempersiapkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Infrastruktur Daerah. Inpres tersebut akan memuat skala prioritas pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, termasuk Aceh, yang disesuaikan dengan tingkat urgensi dan kemampuan anggaran nasional agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal dan merata.
Kepala Dinas PUPR Aceh, Ir. Mawardi, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari implementasi visi dan misi kepemimpinan Muallem–Dek Fadh dalam memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat pembangunan berkelanjutan di Aceh. Menurutnya, koordinasi lintas kementerian sangat penting untuk menyinergikan program pembangunan daerah dengan program nasional.
Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Gubernur Aceh dengan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Menteri PU Ir. Dody Hanggodo, di mana Gubernur telah memperjuangkan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan melalui anggaran pusat, baik dari APBN, DAK, DBH Sawit, maupun melalui skema Inpres Infrastruktur Daerah. Dalam pertemuan lanjutan tersebut, Wakil Gubernur Aceh juga secara khusus memohon kepada Kementerian PU agar memprioritaskan kembali penanganan jalan provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya telah disetujui untuk Tahun Anggaran 2025 namun tertunda akibat efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas PUPR Aceh, Mawardi,
Pertemuan ini menjadi semangat baru bagi Pemerintah Aceh untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan Aceh yang lebih maju dan berdaya saing. Dengan sinergi yang kuat, pembangunan jalan yang merata dan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan bukan hanya menjadi harapan, tetapi kenyataan yang bisa segera dirasakan masyarakat.
Dalam pertemuan antara Pemerintah Aceh dan Kementerian PU yang digelar di Jakarta, turut hadir sejumlah pejabat penting dari Kementerian PU, di antaranya Staf Ahli Menteri PU Edy Juharsyah yang merupakan putra Aceh, serta Direktur Jenderal Cipta Karya.
