MEDAN | 1kabar.com
Bertepatan dengan Hari Peringatan Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, sejumlah massa yang mengatas namakan Ikatan Mahasiswa Papua (IMP) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi demo dengan orasinya di depan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI Wilayah Sumut, Jalan Putri Hijau, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Selasa (10/12/2024).
Sempat terdengar yel-yel, “Papua Merdeka,” puluhan massa para Mahasiswa Gabungan ini yang mengatas namakan sebagai Ikatan Mahasiswa Papua (IMP) Sumut mengutarakan suaranya soal Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang pernah terjadi di Papua pada waktu silam.
“Di Papua sana banyak belum mendapatkan Pendidikan. Hapus Hak Asasi Manusia (HAM) itu, cabut aja Hak Asasi Manusia (HAM) itu. Kami (hanya) menyerukan keluhan masyarakat-masyarakat Papua,” kata Richard Hutapea yang juga selaku Orator, Selasa (10/12/2024).
Adapun tuntutan dari sejumlah massa para Ikatan Mahasiswa Papua (IMP) Sumut tersebut antara lain :
1). Selesaikan Pelanggaran masa lalu di Indonesia.
2). Meminta kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera selesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di seluruh Tanah Papua.
3). Hentikan Penebangan Hutan dan Food State di Tanah Papua.
4). Hentikan pengiriman Militerisme dalam bentuk Organik dan non Organik.
5). Tolak kebijakan Pemerintah terkait Transmigrasi di Papua.
6). Komersial Pendidikan.
Sementara itu Evylin selaku Staff Bidang Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Wilayah Sumut, tidak menduga adanya orasi ini tersebut. Hal itu dia sebutkan ketika usai menerima surat tuntutan yang akan disampaikan kepada Pimpinan, yang kebetulan sedang mengikuti Peringatan Hak Asasi Manusia (HAM) di Jakarta.
“Gak menduga adanya seperti ini. Saya berharap tidak ada yang salah paham atas apa yang Saya sampaikan. Saya secara pribadi menghargai kedatangan mereka Ikatan Mahasiswa Papua (IMP) Sumut,” jawab Evylin saat ditemui Jurnalis 1kabar.com, Selasa (10/12/2024).
Kemudian Rimba selaku Mahasiswa yang ikut tergabung dengan Ikatan Mahasiswa Papua (IMP) tersebut mengaku kecewa atas tidak adanya Pimpinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Wilayah Sumut tersebut. Padahal mereka berharap tuntutan yang mereka minta dapat didengar.
“Di sini kami menanggapi bahwa tuntutan kami belum sangat serius. Karena yang datang juga Stafnya, bukan Pimpinan dan juga tidak bisa mengambil kebijakan,” kata Rimba.
“Kami kan di sini menuntut masalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di Indonesia khususnya di Tanah Papua. Harapan kami bisa bertemu Pimpinan,” sambungnya.
Selain itu dia juga sedikit menyinggung soal tragedi kejadian Tahun 98, mengenai isu miring yang menimpa Bapak Presiden Prabowo Subianto soal Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
“Kita sebenarnya tahu, kejadian atau tragedi Tahun 98 itu siapa pelakunya. Dan kita juga sudah mendengar berita bahwa (Bapak) Prabowo Subianto itu dipecat dari Tentara karena melakukan Operasi Militer (atau) Tim Mawar waktu itu atas penculikan Aktivis dan dibunuh. Otomatis (Bapak) Prabowo Subianto dinyatakan bersalah tapi tidak dilakukan secara serius oleh malah dia melenggang naik ke kursi kekuasaan,” cetusnya.
Terkait soal yel-yel Papua Merdeka di tengah-tengah aksi massa dengan orasinya mereka, Rimba menimpali kalau semua Bangsa yang di Indonesia harus Merdeka. Dia juga mengaitkan dengan menyamakan Papua bersama beberapa Suku haruslah Merdeka.
“Sebetulnya kemerdekaan itu adalah hak segala Bangsa dan sudah seharusnya segala Bangsa di Dunia ini harus Merdeka. Baik dia Bangsa Papua, Melayu, Jawa, Batak atau apapun itu. Dia harus Merdeka,” cetusnya lagi.(***)
