MEDAN | 1kabar.com
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Medan melalui Bidang Lingkungan Hidup menggelar Dialog Publik bertema, “Menakar Keseriusan Pemerintah Kota Medan dalam Pengelolaan Sampah : Antara Regulasi dan Realita demi Terwujudnya Masyarakat yang Lestari.” Kegiatan ini berlangsung di Aula Student Center Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Medan, di Jalan Adinegoro Nomor : 15 Medan, Selasa (09/09/2025).
Dialog publik tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ir. Rena Arifah (Akademisi), Aktivis Lingkungan, Harry Galang Pane, Baharuddin selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah B3 Pemerintah Kota Medan, serta Rahmad Hidayat Munthe selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan. Sejumlah Mahasiswa, dan Mahasiswi turut hadir serta aktif dalam diskusi tersebut.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Medan, Cici Indah, dalam sambutannya menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, khususnya sampah organik rumah tangga.
“Di beberapa Daerah, seperti Bali, sudah ada bank sampah yang mampu mengelola sampah dengan baik. Namun di Kota Medan, hal itu masih jauh dari harapan. Apakah ini disebabkan kurangnya perhatian Pemerintah atau minimnya peran masyarakat. Dialog ini diharapkan dapat menjadi ruang mencari solusi agar masyarakat Kota Medan lebih peduli terhadap lingkungannya,” ucap Cici, Selasa (09/09/2025).
Ia menambahkan, kondisi sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) saat ini sudah menggunung hingga berpotensi membahayakan kesehatan warga sekitar, terutama anak-anak, serta berdampak pada aspek sosial dan ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, Rena Arifah menegaskan bahwa mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan.
“Mahasiswa harus peduli dan berbuat. Jangan hanya menjadi penonton atau pengamat. Begitu melihat persoalan lingkungan, mindset kita harus segera bertindak,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Pemerintah Kota Medan, Baharuddin, menyampaikan bahwa Pemerintah berpegang pada regulasi yang ada.
“Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi payung hukum kami di tingkat Nasional,” jelasnya.
Dialog publik ini diharapkan dapat melahirkan ide-ide konstruktif dalam mencari solusi pengelolaan sampah di Kota Medan agar lebih efektif, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.(***)
