1Kabar.Com
Kementerian Komunikasi dan Digital akan mengoptimalkan partisipasi publik dalam menyampaikan pesan pemerintah kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan menggunakan jasa influencer (pemberi pengaruh).
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital Prabu Revolusi mengatakan, materi yang dibuat oleh para influencer tersebut jauh lebih efektif dan diterima oleh masyarakat dibandingkan pemerintah.
“Jika kita memposting sebuah konten di media sosial, mungkin hanya sepuluh atau dua puluh orang yang menyukai konten tersebut. Tapi jika kita menggunakan influencer, kita bisa mendapatkan jutaan orang yang menyukai konten tersebut,” ungkap Prabu dalam sesi diskusi dengan tema Collaborative Alliace for Collective Impact di acara World Public Relations Forum 2024 di Nusa Dua Bali, Kamis (21/11/2024).
Prabu mengungkapkan, dalam komunikasi modern saat ini pemerintah tidak bisa mendekati masyarakat dengan metode formal. Karena, ada kesenjangan atau mental block apabila masyarakat tahu bahwa itu adalah pesan dari pemerintah. Kata Prabu, masyarakat cenderung lebih mendengarkan pesan yang disampaikan oleh influencer.
“Jadi kita perlu melunakkan pesan dengan meminta masyarakat sendiri melalui influencer untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Dan kami, pemerintah, adalah mediator atau fasilitator untuk memastikan bahwa komunikasi semacam itu dapat terjadi. Dan karena mereka memiliki keahlian untuk memperluas jangkauan, bukan pemerintah,” jelas Prabu.
Prabu memberi contoh, pada minggu lalu Komdigi mengumpulkan satu atau dua influencer untuk membuat konten tentang pemberian makanan gratis kepada masyarakat. Saat ini, pemerintah juga tengah menyosialisasikan kampanye anti-judi online dengan menggunakan jasa influencer.
“Jadi kami menggunakan influencer. Kami menggunakan publik untuk memastikan bahwa pesan tersebut dapat diterima oleh audiens yang lebih luas karena bagi kami, pemerintah bukanlah tentang siapa yang melakukan apa. Ini adalah tentang bagaimana pesan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Tidak masalah apakah pemerintah atau swasta atau masyarakat yang melakukannya. Yang perlu kita pastikan adalah pesan tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan kita dapat melihat perubahan perilaku itu sendiri,” pungkas Prabu.(van/tim)
