MEDAN | 1kabar.com
Beredar foto dan video di Platform media sosial dugaan kekerasan yang kembali dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari, pada Senin, 22 September 2025 kemarin. Dugaan kekerasan yang dilakukan PT. Toba Pulp Lestari kepada masyarakat menimbulkan 5 orang luka-luka, pengrusakan 6 Unit Sepeda Motor dan Posko milik Masyarakat Adat Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Selasa (23/09/2025).
Berdasarkan informasi yang beredar dugaan kekerasan dilakukan oleh Security PT. Toba Pulp Lestari, pekerja Buruh Harian Lepas (BHL) dan Preman Bayaran. Mereka berkumpul disekitar wilayah Adat Sihaporas (Buttu Pangaturan). Orang-orang suruhan tersebut, berjumlah sekitar 150 orang dengan berpakaian seragam Security menggunakan helm dan membawa pentungan kayu panjang beserta tameng.
Melihat kejadian tersebut Koordinator Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Wilayah I SUMATERA UTARA-NAD mendesak Kapolda Sumut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto segera tangkap pelaku kekerasan kepada masyarakat.
“Sangat miris kita lihat masyarakat kembali dianiaya oleh orang-orang yang diduga suruhan PT. Toba Pulp Lestari, ini bukan persoalan baru, sudah lama masyarakat ditindas. Negara harus hadir dan mengambil sikap untuk menyidik dan mengadili PT. Toba Pulp Lestari. Maka dari itu saya mendesak Kapolda Sumut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto untuk segera menangkap pelaku yang melakukan kekerasan kepada masyarakat,” tegas Chrisye Sitorus Korwil I GMKI Sumut-NAD dalam keterangan tertulisnya yang diterima Jurnalis 1kabar.com, Selasa (23/09/2025).
Lanjut Chrisye Sitorus juga mendesak Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq Untuk segera mencabut izin PT. Toba Pulp Lestari.
Ditambahkan Chrisye, krisis ekologi yang dilakukan PT. Toba Pulp Lestari mengakibatkan terjadinya deforestasi, pencemaran air, perusakan alam bahkan bencana alam seperti tanah longsor. Penghancuran hutan yang tadinya hutan alam menjadi tanaman eukaliptus berdampak pada kerusakan lingkungan.
Tidak hanya untuk masyarakat sebagai pemilik hutan, tapi juga berdampak ke daerah lainnya. Seperti yang terjadi di Huta (Kampung) Napa, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, setelah penghancuran hutan yang dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari menyebabkan sumber air minum “Aek Nalas,” yang peruntukannya untuk sumber air minum masyarakat di Desa dan juga Kecamatan Sipahutar membuat air sering berlumpur dan kuning.
“Mengingat konsesi PT. Toba Pulp Lestari berada dalam kawasan hutan dan bergerak dibidang hutan tanaman industri, maka sudah sepatutnya Pemerintah mencabut izin PT. Toba Pulp Lestari dan mempertimbangkan asas penyelenggaraan kehutanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,” jelas Chrisye Sitorus, Selasa (23/09/2025).
Dugaan PT. Toba Pulp Lestari bekerja secara tidak sah (Illegal), berada dan beroperasi diatas kawasan yang ditetapkan sebagai Hutan Lindung, HPK dan APL. Selain itu, pemberian izin PT. Toba Pulp Lestari yang merujuk pada TGHK dijalankan dengan proses ketidak patuhan terhadap amanat pengukuhan kawasan hutan. Karena tidak melibatkan masyarakat adat di kawasan Danau Toba. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kehutanan dan Agraria dimana PT. Toba Pulp Lestari seharusnya dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat pada tindakan pidana.
Isu PT. Toba Pulp Lestari sudah menjadi amarah publik. Koordinator Wilayah I Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumatera Utara-NAD, Chrisye Sitorus akan lakukan aksi demontrasi serentak versama Cipayung Plus Sumatera Utara serukan tutup PT Toba Pulp Lestari.
“Saya bersama teman-teman seperjuangan Cipayung Plus Sumatera Utara akan lakukan aksi demontrasi besar-besaran untuk segera meminta Pemerintah menutup PT. Toba Pulp Lestari dan saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk hadir bersama-sama kita berjuang agar segera PT. Toba Pulp Lestari ditutup,” pungkas Chrisye Sitorus.(NN0101)
