MEDAN | 1kabar.com
Ratusan massa Koalisi Cipayung Plus Sumatera Utara yang terdiri dari berbagai Organisasi Mahasiswa, mulai dari GMNI, PMII, HMI, GMKI, PMKRI, IMM, BEM Nusantara Sumatera Utara hingga KAMMI menggecam keras tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian dalam mengawal aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, pada Rabu (27/08/2025), dengan membawa tuntutannya aksi massa unjuk rasa “Bubarkan DPR RI.”
Demikian dalam siaran persnya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara (IMM Sumut) yang tergabung dari Koalisi Cipayung Plus Sumatera Utara dan BEM Nusantara Sumatera Utara. Aksi massa unjuk rasa yang seharusnya menjadi ruang demokrasi, dan penyampaian aspirasi justru dibalas dengan kekerasan, intimidasi, serta upaya pembungkaman terhadap Mahasiswa.
Tindakan ini jelas mencederai prinsip demokrasi, melanggar hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, dan memperlihatkan wajah represif aparat kepolisian diera reformasi.
Mereka menegaskan bahwa Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si harus bertanggung jawab penuh atas brutalitas, dan kekerasan aparat di lapangan. Represifitas yang terjadi di Sumatera Utara (Sumut) hari ini adalah bukti nyata lemahnya komitmen Polri dalam melindungi rakyat, sekaligus memperlihatkan adanya pola lama yang terus dipertahankan: mengkriminalisasi gerakan mahasiswa dan menutup ruang kritik terhadap DPR RI sebagai lembaga publik.
Sebagai Organisasi Mahasiswa, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara (IMM Sumut) yang tergabung dari Koalisi Cipayung Plus Sumatera Utara dan BEM Nusantara Sumatera Utara menilai bahwa peristiwa ini bukan hanya sekadar pelanggaran prosedural, tetapi serangan terhadap demokrasi itu sendiri. Aparat kepolisian seharusnya menjadi pengayom masyarakat, bukan menjadi alat represi kekuasaan.
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara (IMM Sumut) yang tergabung dari Koalisi Cipayung Plus Sumatera Utara dan BEM Nusantara Sumatera Utara menuntut Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si segera bertanggung jawab atas tindakan represif aparat kepolisian di Sumatera Utara. Kapolda Sumut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto diminta memberi klarifikasi terbuka dan meminta maaf atas kekerasan yang dilakukan aparatnya. Menghentikan segala bentuk kriminalisasi, dan kekerasan terhadap gerakan Mahasiswa. Dan menjamin kebebasan berpendapat, berekspresi, dan menyampaikan aspirasi sebagai hak konstitusional Warga Negara.(***)
