BINJAI | 1kabar.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menyatakan komitmen penuh mendukung pemberantasan Narkoba sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Hal ini mengingat Kutalimbaru, yang berbatasan dengan Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, menjadi salah satu Daerah rawan peredaran Narkoba diwilayah tersebut.
Penegasan ini disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang, Ir. Wiriya Alrahman, MM, saat mendampingi Kunjungan Kerja Pangdam I/BB, Mayjen TNI Rio Firdianto, diwilayah Kodim 0203/LKT, Kamis (16/01/2025).
“Sudah berulang kali dilakukan razia dan penertiban, tetapi kegiatan yang sama muncul kembali. Diperlukan upaya lebih tegas dan sinergi dari semua pihak,” kata Pj Bupati dalam acara yang digelar di Aula Kodim 0203/LKT, Kota Binjai. Kegiatan ini juga dihadiri Wakapolda Sumatera Utara, Brigjen Pol. Romy Samtana.
Pj Bupati menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah, TNI/Polri, dan Masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba. “Kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Narkoba dan memperkuat kerja sama dalam penanganannya,” imbuhnya.
Sementara itu, Pangdam I/BB menyatakan komitmen TNI/Polri dan Stakeholder untuk menindak tegas peredaran Narkoba. Salah satu langkah konkret adalah pemusnahan barak-barak Narkoba di Desa Emplasmen, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat.
“Barak-barak di Sei Bingai ini sudah beberapa kali dimusnahkan, tetapi tetap berdiri lagi. Karena itu, lokasi tersebut akan dijadikan tempat latihan Yonif 100/PS agar tidak lagi menjadi sarang Narkoba,” tegas Pangdam.
Dalam kunjungan ini, Pangdam, Wakapolda, dan Jajaran meninjau lokasi yang telah digerebek dan dimusnahkan oleh Tim Gabungan beberapa hari lalu. Operasi Gabungan sebelumnya berhasil menemukan sejumlah barang bukti dan mengamankan beberapa tersangka.
Hadir dalam kegiatan tersebut Danrem 022/PT, Kolonel Inf. Tagor Rio Pasaribu, SE; Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Gidion Arif Setyawan; Sekda Kabupaten Langkat, Amril, S.Sos., M.AP.; serta sejumlah Pejabat TNI/Polri, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah.(***)
