MEDAN | 1kabar.com
Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. ST. Burhanudin membuka secara resmi Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 yang dilaksanakan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta dengan mengusung tema, “Penguatan Tata Kelola Kejaksaan dalam Reformasi Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas.”
Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Asep N Mulyana, para Jaksa Agung Muda, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, para Tenaga Ahli Jaksa Agung, para Staf Ahli, dan seluruh Pejabat Utama (PJU) Kejaksaan Agung Repubik Indonesia.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), Dr. Harli Siregar, SH., M.Hum, didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Wakajati Sumut), Abdullah Noer Denny, SH., MH, bersama para Asisten, Koordinator, para Kepala Seksi, dan Kasubbag di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), serta Jajaran Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se-Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengikuti kegiatan tersebut melalui daring (Video Conference) dari Aula Cipta Kerta Lantai III Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).
Pada sambutan Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Jaksa Agung Republik Indonesia menegaskan kepada seluruh Jajaran pemangku kepentingan pada Kejaksaan seluruh Indonesia agar mengikuti kegiatan yang dijadwalkan akan berlangsung selama tiga hari yaitu sejak tanggal 13-15 Januari 2026.
Ditegaskan Jaksa Agung RI, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan tema, “Penguatan Tata Kelola Kejaksaan dalam Reformasi Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas.” “Ini dilaksanakan dengan harapan agar seluruh Jajaran Kejaksaan dapat mempedomani dan mempersiapkan diri dalam Reformasi Penegakan Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik dengan Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas, dan terlebih sebagai aparatur penegak hukum agar menghindari perbuatan tercela, dan sikap koruptif walau sekecil apapun, dan sehingga lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dapat semakin dipercaya oleh Masyarakat Bangsa dan Negara,” tegasny.(1kabar.com/inn0101)
