Buleleng | 1Kabar.com
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan High
Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang bertujuan sebagai wadah
koordinasi antar instansi dan stakeholder daerah senin(29/7/2024)
untuk merumuskan terobosan inovasi Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah (ETPD) guna mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi tata kelola keuangan
mengoptimalkan Penerimaan Asli Daerah (PAD). HLM TP2DD Kab. Buleleng yang diselenggarakan pada Rabu, 24
Juli 2024, dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana selaku Ketua TP2DD Kab. Buleleng;
Dihadiri Direktur KPw BI Provinsi Bali, Butet Linda H. Panjaitan; Sekretaris Daerah Kab. Buleleng, Gede Suyasa;
Direktur Operasional dan TI BPD Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa; dan kepala perangkat daerah se-Kabupaten
Buleleng.
“Aspek terpenting pada perencanaan digitalisasi daerah adalah komitmen dari Pimpinan Daerah. Sekali Pimpinan
Daerah memprioritaskan digitalisasi di daerahnya, maka implementasinya akan berjalan dengan baik dan lancar
sesuai harapan.
Ini yang terjadi di Buleleng sehingga bisa mendapatkan prestasi TP2DD terbaik selama dua tahun
berturut-turut.” tegas Lihadnyana
pada arahannya.
Program kerja TP2DD dievaluasi setiap setahun sekali melalui Championship P2DD. Kab. Buleleng berhasil
mendapatkan Juara TP2DD Kabupaten Terbaik 1 pada 2022 dan Juara TP2DD Kabupaten Terbaik 2 pada 2023.
Menjaga komitmen tersebut, TP2DD Kabupaten Buleleng sudah mengikuti proses evaluasi dan sedang menunggu
hasil Championship TP2DD 2024.
Menurut Butet, Kab. Buleleng memiliki potensi digitalisasi yang besar dilihat dari jumlah merchant QRIS di Kab.
Buleleng pada Juni 2024 mencapai 59.157 merchant, atau tumbuh 25,67% (yoy). Pada Juni 2024, pertumbuhan
volume QRIS mencapai 227% (yoy) dengan total volume transaksi selama 2024 adalah 1,05 juta transaksi.
Sedangkan dari sisi nominal transaksi QRIS, tumbuh 180% dengan total nominal transaksi selama 2024 adalah
Rp125 miliar. Kab. Buleleng memiliki ruang peningkatan dari segi daya saing, yang dapat dioptimalkan dengan
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM berkemampuan digital, mendorong pengeluaran rumah tangga
untuk Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) serta meningkatkan inklusi keuangan dan penggunaan e-wallet
Pada HLM tersebut, Pemkab Buleleng juga mendemokan transaksi Kartu Kredit Indonesia (KKI) melalui KKI QRIS
dan KKI Fisik. Total 39 perangkat daerah di Pemkab Buleleng sudah diterbitkan KKI.
“Bank Indonesia mendukung penuh komitmen Pemkab Buleleng dalam mendigitalisasikan Buleleng secara
penuh. Pemkab Buleleng telah mengimplementasikan inisiatif KKI di seluruh perangkat daerah baik melalui KKI
QRIS maupun KKI kartu fisik.
Semoga dengan implementasi KKI tersebut, proses bisnis belanja daerah di Kab.
Buleleng dapat menjadi lebih transparan dan lebih bertata kelola dengan baik” ujar Butet pada pemaparannya.
Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) semester II 2023, kondisi Indeks ETPD
Provinsi Bali secara keseluruhan sudah masuk kategori digital, khusus Kab. Buleleng berada dalam kategori digital
dengan indeks sebesar 95,8%. Indeks tersebut berhasil dicapai oleh Kab. Buleleng karena implementasi kanal
non tunai untuk seluruh pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta implementasi KKI dalam menunjang belanja
daerah Kab. Buleleng yang telah terealisasikan secara non tunai100%.
Pada HLM tersebut,
Ida Bagus Gede Setia Yasa menyampaikan bahwa BPD Bali terus mendukung transformasi
digital yang dilakukan Pemkab Buleleng melalui penerapan seluruh produk dan ekosistem digital di segala sektor
ekonomi di Buleleng. Sinergitas bisnis dan digital culture juga menjadi kunci kesuksesan BPD Bali dapat memenuhi
kebutuhan infrastruktur Pemkab Buleleng dalam melayani wajib pajak secara digital.
KPw BI Provinsi Bali berharap agar komitmen TP2DD Kab. Buleleng dapat terus dijaga dan menjadi motivasi untuk
seluruh TP2DD di setiap Kabupaten/Kota di Bali. Setiap TP2DD memiliki keunggulan dan keunikan masing-masing
dalam menyelesaikan tantangan digitalisasi di wilayahnya. Salah satunya, Pemkab Buleleng bisa melakukan
piloting kawasan digital untuk menyebarkan awareness digitalisasi ke seluruh pelosok Buleleng.(van/r)
