BeritaBerita TerkiniDaerahNasionalPemerintahPendidikanPeristiwaPerusahaanPolitik

Tolak Draf RUU Penyiaran, Ratusan Aksi Massa Elemen Jurnalis Kota Medan Gelar Unjuk Rasa Didepan Kantor DPRD Provinsi Sumut 

54
×

Tolak Draf RUU Penyiaran, Ratusan Aksi Massa Elemen Jurnalis Kota Medan Gelar Unjuk Rasa Didepan Kantor DPRD Provinsi Sumut 

Sebarkan artikel ini

MEDAN | 1kabar.com

Ratusan aksi massa Elemen Jurnalis dari berbagai Media di Kota Medan mengadakan gelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sumut, di Jalan Imam Bonjol Nomor : 5, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Selasa (21/05/2024). Menolak Revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor : 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran yang kini dibahas DPR RI, karena akan “mengkebiri” dan membungkam kegiatan Pers.

“Revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran akan memuat sejumlah Pasal Kontroversi yang membungkam Kemerdekaan Pers dan Kebebasan Berekspresi serta mengungkung proses berdemokrasi. Ini harus kita tolak dan mendesak Pemerintah untuk membatalkan Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut,” tandas para Jurnalis dalam orasinya.

Menurut pengunjuk rasa, jika Rancangan Undang-Undang (RUU) itu disahkan, sangat berbahaya bagi keberlangsungan kebebasan Pers, karena Lembaga Penyiaran akan menjadi wahana Legislatif memainkan perannya menekan Jurnalis, sehingga menjadi ancaman terhadap Demokrasi dan Kemerdekaan Pers.

Menurut mereka, ada sejumlah Pasal yang dapat merugikan Pers, seperti di Pasal 50 B Ayat 2 Huruf c yang mengatur larangan Penayangan Eksklusif Liputan Investigasi serta Pasal 50B Ayat (2) Huruf K, Pasal 8A Ayat (1) Huruf Q.

Selain itu, ada juga Pasal 51 E, Pasal 8A Ayat (1) Huruf Q yang berbunyi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menjalankan tugas berwenang menyelesaikan sengketa Jurnalistik di Bidang Penyiaran. Padahal dalam Undang-Undang (UU) Pers yang berhak menyelesaikan sengketa Pers adalah Dewan Pers.

“Hal ini merupakan upaya Pemerintah untuk membungkam kegiatan Pers, mulai dari Pelarangan Peliputan Investigasi dan lainnya,” teriak pengunjuk rasa sembari membentangkan sejumlah poster yang bertuliskan, Pemerintah jangan takut Investigasi’, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran Kriminalisasi Jurnalis dan Jangan mau dibungkam Kebebasan Pers.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumut, Rahmansyah Sibarani, SH., MH saat menerima aspirasi aksi massa Jurnalis menyampaikan apresiasi atas kedatangan mereka ke Kantor DPRD Provinsi Sumut untuk menyampaikan Penolakan Pengesahan RUU Penyiaran.

“Saya sangat memahami keresahan para Jurnalis, karena Saya sangat mengerti tentang Kebebasan Pers yang merupakan corong aspirasi massa, sebab Saya juga termasuk keluarga besar wartawan. Ibu saya seorang Guru dan Ayah saya seorang wartawan,” katanya, Selasa (21/05/2024).

Berkaitan dengan itu, Rahmansyah mengatakan, akan menjadwalkan pertemuan para Insan Pers dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut, guna membahas keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang mengancam Kebebasan Pers, sehingga aspirasi para Wartawan akan disampaikan ke pemerintah Pusat dan DPR RI di Jakarta.(Redaksi/Zulkarnain.Lubis)

Ketuk Play Untuk Melihat Tayangan DMTV Malang