Berita TerkiniPemerintahPolri

Polda Sumut Ajak Pemangku Kepentingan Kendalikan Inflasi dan Jaga Stabilitas Perekonomian.

321
×

Polda Sumut Ajak Pemangku Kepentingan Kendalikan Inflasi dan Jaga Stabilitas Perekonomian.

Sebarkan artikel ini
FB_IMG_1691514750061
FB_IMG_1691514753086
FB_IMG_1691514746852

MEDAN | 1kabar.com

Kapolda Sumatera Utara (Sumut), Irjen Pol. Agung Setya Imam Effendi, SH., SIK., MH mengajak para stakeholder untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam mengendalikan inflasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, Selasa (08/08/2023).

Pertemuan ringan yang di lakukan di Swasana Caffee tersebut di hadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Wira Kusuma, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara, Parjiya serta Kepala Devisi Imigrasi Sumatera Utara, Ignatius Purwanto.

Menurut Agung, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan II 2023 yang tumbuh di atas nasional yaitu 5.19 persen merupakan progres yang cukup baik dan harus terus di tingkatkan dan di jaga kestabilannya.

“Tentu kita ingin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, salah satu faktor pendorongnya itu kondisi sosial budaya termasuk juga keamanan, kami ingin memberikan kontribusi keamanan yang lebih baik dan konkrit di lapangan, agar kemudian kita bisa membuka simpul yang tersumbat,” ujarnya, Selasa (08/08/2023).

Baca juga Artikel ini  Polresta Manado Gelar Program Inovasi POS PAJA SOMAT : Untuk Antisipasi Gangguan Kamtibmas di Wilayah Polsek Wenang

Dikatakannya, percepatan pertumbuhan ekonomi akan memberikan manfaat lebih bagi masyarakat Sumatera Utara baik dalam konteks kesejahteraan, pendapatan per kapita serta berkurangnya angka pengangguran.

“Pengangguran kita yang 1.2 Juta itu harus kita dorong, di mana 914.000 di antaranya merupakan pengangguran terbuka, tentu kita bersama-sama harus membantu membuka lapangan pekerjaan yang baru,” sebutnya.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta kestabilan inflasi di Sumatera Utara, di sampaikan Agung, sejumlah pemangku kepentingan harus berkolaborasi, di siplin fiskal dan moneter

“Karena kita (Polda, BI, Beacukai, Imigrasi) semua pelaksana di lapangan sehingga kemudian konkretnya kita akan mengidentifikasi dari sektor keuangan, kemudian target impor kita satu triliun setahun harus kita jaga agar barang impor tersebut memang berguna dan lebih penting ekspor harus lebih tinggi dari pada impor,” ucapnya.

Baca juga Artikel ini  Video Viral di Media Sosial, Diduga Pegawai Curi Uang Miliaran Diduga di Rumah Dinas Bobby Nasution, Polisi Jelaskan

Kemudian, terkait fenomena alam elnino yang terjadi di sejumlah belahan dunia dan mengancam perekonomian global dan inflasi, pihaknya yang juga tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan melihat situasi dan bersinergi untuk mengantisipasi dampaknya.

“Kita ada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) termasuk saya dan anggota lainnya, tentu kita ada mekanisme untuk menangani inflasi yang berbeda dengan daerah lain, saya akan pelajari lebih dulu karena saya masih orang baru untuk melihat seperti apa langkah-langkah yang sudah dirumuskan, kita ingin objektif turun ke lapangan, lebih di utamakan kita bukan slogan tapi objektif untuk memecahkan sejumlah permasalahan,” tuturnya.

Baca juga Artikel ini  Kasat Binmas Polresta Manado Gelar Kegiatan Minggu Kasih di Gereja Bethel Indonesia City Tower

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Wira Kusuma menyampaikan bahwa fenomena elnino yang terjadi di Sumatera Utara tergolong lebih rendah di bandingkan daerah lainnya di Indonesia.

“Inflasi sekarang 2.54 sudah menurun dari 6.22 di 2022, ada faktor resiko elnino demikian kalau kami lihat data-data di bandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia ini Sumatera Utara termasuk rendah elnino nya,” sebutnya.

Namun demikian, pihaknya dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Pemerintah Daerah berkerja sama dalam mengantisipasi dampak dari fenomena elnino.

“Tetapi antisipasi tetap harus kita lakukan dengan kerja sama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga di lakukan oleh Pemerintah Provinsi seperti pembuatan imigrasi dan lainnya,” pungkasnya.(Redaksi/Zulkarnain.Lubis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *