1kabar.com — MEDAN | Dugaan keracunan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami 17 Siswa SD Negeri 060870 Kota Medan menjadi sorotan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia (DPD PDI) Perjuangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Para siswa mengalami gejala mual, muntah, dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan di sekolah pada Jumat (09/10/2026). Mereka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Imelda Kota Medan untuk mendapatkan penanganan medis.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI Komisi XIII, Rapidin Simbolon, menilai kejadian ini harus menjadi perhatian serius bagi pihak Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, pemenuhan gizi bagi anak sekolah tidak boleh hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi harus disertai jaminan keamanan pangan dan pengawasan yang benar-benar berjalan.
Kalau sampai 17 anak mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ini bukan persoalan yang bisa dianggap sepele.
Kita harus berani mempertanyakan bagaimana makanan itu disiapkan, bagaimana kualitasnya diperiksa, dan sejauh mana pengawasan dilakukan.
“Jangan sampai program yang bertujuan menyehatkan anak-anak justru membuat mereka harus mendapatkan perawatan di rumah sakit,” kata Rapidin Simbolon dalam siaran persnya, pada Jumat (09/10/2026).
Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Sumatera Utara telah menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan tersebut.
Dari 17 siswa yang mendapatkan perawatan, 11 siswa dilaporkan telah diperbolehkan pulang dengan kondisi stabil, sedangkan enam siswa lainnya masih menjalani pemantauan.
Penyebab pasti kejadian ini masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut, termasuk hasil laboratorium sampel makanan.
Rapidin Simbolon meminta penanganan kasus tersebut tidak berhenti pada penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, pihak berwenang harus mengungkap penyebab kejadian dan memastikan pertanggungjawaban apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam penyediaan makanan.
“Jangan sampai persoalan ini selesai hanya dengan menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara penyebabnya tidak pernah dijelaskan secara terang. Harus ada kepastian mengenai apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab jika ditemukan pelanggaran. Ini menyangkut keselamatan anak-anak, sehingga tidak boleh ada pihak yang lepas tangan,” tegas Rapidin Simbolon.
Rapidin Simbolon juga mengingatkan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa semata-mata diukur dari banyaknya makanan yang berhasil disalurkan. Kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan, penyimpanan, hingga distribusi harus mendapat pengawasan ketat.
Ia menilai kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut bergantung pada kemampuan penyelenggara memastikan makanan yang dikonsumsi siswa benar-benar aman.
Wakil Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia (DPD PDI) Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, turut menyoroti pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai, setiap ketentuan mengenai keamanan pangan harus dijalankan secara nyata, bukan sekadar menjadi dokumen administratif yang tidak menjamin keselamatan penerima manfaat.
“Jangan hanya sibuk memastikan makanan sampai ke sekolah, tetapi lupa memastikan makanan itu aman untuk dikonsumsi. Kalau ada siswa yang jatuh sakit setelah makan, pelaksanaannya harus diperiksa secara serius. Program ini menyangkut anak-anak, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar dan tanggung jawab tidak boleh saling dilempar,” ujar Sutrisno.
Sutrisno menegaskan, hasil pemeriksaan kasus di SD Negeri 060870 Medan harus disampaikan secara jelas, terang benderang, setelah proses investigasi selesai. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penyebab kejadian berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan yang transparan dan penetapan tanggung jawab sesuai fakta menjadi hal penting agar kejadian serupa tidak kembali mengancam keselamatan siswa.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa keselamatan anak-anak harus ditempatkan di atas segala target Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dugaan kejadian di Medan ini tidak boleh berakhir sebatas penanganan korban dan penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi harus dituntaskan hingga penyebabnya terungkap dan tanggung jawab pihak terkait menjadi jelas.
Program yang menggunakan anggaran negara (bukan gratis) dan menyasar kebutuhan dasar masyarakat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sebab keberhasilannya bukan hanya diukur dari makanan yang dibagikan, melainkan dari manfaat dan keamanan yang benar-benar dirasakan anak-anak.(1kbr/sp40)
