MEDAN | 1kabar.com – Semangat Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) 24/7 yang mengedepankan ketulusan melayani, kecepatan merespons, dan integritas menjadi dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk terus memperkuat pelayanan publik, termasuk dalam situasi pascabencana.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya, salah satunya memfasilitasi percepatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana. Di sisi lain, pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) terus dilakukan agar masyarakat semakin mudah mengakses berbagai layanan pemerintahan.
Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, mengatakan bahwa sejak mulai beroperasi pada akhir Januari 2026, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Deli Serdang telah memiliki 29 tenant dengan total 129 layanan dari berbagai sektor. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus melakukan inovasi dan evaluasi, sekaligus membuka ruang bagi masukan masyarakat untuk menyempurnakan kualitas pelayanan.
“Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi, berbagi pengalaman, dan memperoleh masukan dalam meningkatkan kualitas serta kesiapan pelayanan publik, termasuk ketika menghadapi bencana,” ucap Bupati usai pertemuan bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komjen Pol. (Purn) Purwadi Arianto, dalam kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, pada Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, Purwadi menegaskan, pemulihan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana. Sebab, bencana tidak hanya merusak infrastruktur fisik dan lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat serta akses terhadap layanan pemerintahan.
“Ketika terjadi bencana, masyarakat justru semakin membutuhkan kehadiran pemerintah. Pemulihan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana. Tidak cukup hanya memulihkan gedung dan fasilitas fisik, kita juga harus memastikan agar pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat dapat kembali berjalan normal secepat mungkin,” kata Purwadi.
Ia juga menekankan bahwa kehadiran pemerintah harus tercermin dari kemampuan aparatur merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tulus. Semangat Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) 24/7, menurutnya, harus diterjemahkan menjadi budaya kerja yang mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan sekadar slogan.
“Pemerintah tidak boleh kaku, bukan masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan cara kerja pemerintah, melainkan pemerintah yang harus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui sistem jemput bola bagi warga di wilayah terisolasi atau pengungsian,” tambahnya.
Mal Pelayanan Publik (MPP), lanjutnya, diharapkan tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya berbagai instansi, tetapi benar-benar menjadi pusat layanan terpadu yang menjawab kebutuhan warga. Keberhasilannya harus diukur dari kemudahan masyarakat menyelesaikan urusan, kecepatan proses, serta berkurangnya kebutuhan untuk berpindah dari satu kantor ke kantor lain.
“Besok, saya akan ke Kabupaten Deli Serdang untuk melihat kondisi Mal Pelayanan Publik (MPP). Kabupaten Deli Serdang masuk dalam tiga daerah baru di Sumatera Utara (Sumut) yang telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Saya berharap daerah lain yang belum memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) bisa segera mengikuti jejak ini,” paparnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 11 dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP), termasuk Kabupaten Deli Serdang.
“Bobby Nasution mendorong daerah yang telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk terus memperluas jenis layanan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” sebutnya.(1kbr/mdn/nn40)
