MEDAN | 1kabar.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lailatul Badri, A.Md mengingatkan masyarakat agar tidak hanya memahami Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebatas teori, tetapi benar-benar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK) ke-7 pada November Tahun 2026 dengan tema, “Hak dan Kewajiban,” pada Sabtu (14/11/2026).
Dimana kegiatan tersebut digelar pada Daerah Pemilihan (Dapil) 3, yakni, Jalan Letda Sujono, Kecamatan Medan Tembung, Jalan Amal, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, dan Jalan Suasa Tengah, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.
Lailatul Badri menjelaskan, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman kehidupan bangsa.
Sementara UUD 1945 menjadi landasan konstitusional yang mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara.
“Contohnya, kita memiliki hak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Tetapi kita juga berkewajiban menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak merusak fasilitas umum. Jangan hanya menuntut hak, tetapi kewajiban sendiri diabaikan,” ujar Lailatul Badri, pada Sabtu (14/11/2026).
Ia kemudian mengaitkan nilai sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kehidupan bertetangga. Setiap orang memiliki hak menjalankan ibadah sesuai agamanya, sekaligus berkewajiban menghormati masyarakat yang berbeda keyakinan.
Pada sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, masyarakat diajarkan untuk saling membantu, tidak melakukan diskriminasi, menghargai orang lain, serta memiliki kepedulian terhadap warga masyarakat yang mengalami kesulitan.
“Kalau ada tetangga sakit, mengalami musibah, atau membutuhkan pertolongan, kita harus memiliki kepedulian. Jangan sampai kita hanya memikirkan kepentingan sendiri tanpa memperhatikan keadaan orang lain,” kata Lailatul Badri.
Selanjut kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan ini, sila ketiga, Persatuan Indonesia, harus diwujudkan dengan menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal. Perbedaan suku, agama, ras, dan budaya tidak boleh menjadi alasan untuk bermusuhan.
Pada sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Lailatul Badri mengajak masyarakat membiasakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan lingkungan.
Sementara sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengajarkan masyarakat untuk bersikap adil, tidak mementingkan diri sendiri, serta memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang.
Ia juga mengingatkan bahwa UUD 1945 telah memberikan jaminan terhadap hak warga negara. Pasal 27 Ayat (1) mengatur persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, Pasal 28E menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, sedangkan Pasal 28J menegaskan kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang.
“Artinya, ketika kita menggunakan hak untuk menyampaikan pendapat, kita juga harus menjaga etika dan tidak boleh menghina atau merugikan orang lain. Kebebasan harus dijalankan dengan tanggung jawab,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Lailatul Badri menilai, pengamalan Pancasila sesungguhnya dimulai dari hal-hal kecil. Tidak harus menunggu menjadi pejabat atau memiliki jabatan tertentu untuk menunjukkan sikap nasionalisme dan wawasan kebangsaan.
Ia berharap melalui kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, masyarakat semakin memahami bahwa hak dan kewajiban harus berjalan beriringan.
“Jangan hanya pandai berbicara tentang Pancasila, tetapi tidak menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan masyarakat. Kalau setiap orang menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, kehidupan akan lebih tertib, rukun, aman, dan harmonis,” pungkas Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Medan.(1kbr/mdn/yl40)
