Geger! Dugaan Penyimpangan Proyek Pembangunan dan Pengadaan SPPG Sekitar Rp. 5,3 Miliar di Deli Serdang Resmi Dibawa GEMPAR-SUMUT ke Kejati Sumut

Teks Foto : Geger! Dugaan Penyimpangan Proyek Pembangunan dan Pengadaan SPPG Sekitar Rp. 5,3 Miliar di Deli Serdang Resmi Dibawa GEMPAR-SUMUT ke Kejati Sumut/(Doks Foto/Istimewa/1kabar.com/Zulkarnain Lubis)

Deli Serdang | 1kabar.com – Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (GEMPAR-SUMUT) resmi membawa dugaan Penyimpangan Pembangunan dan Pengadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).

Pengaduan Masyarakat (DUMAS) tersebut diserahkan pada Rabu, 18 November 2026, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan telah diterima secara administratif, sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima surat berstempel Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) tertanggal 18 November 2026.

Langkah ini menjadi bentuk keseriusan Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (GEMPAR-SUMUT) dalam mengawal penggunaan anggaran publik, khususnya proyek pembangunan dan pengadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang memiliki total nilai pagu pekerjaan sekitar Rp. 5.310.606.356,-.

Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (GEMPAR-SUMUT) menilai terdapat sejumlah persoalan yang patut mendapatkan perhatian serius aparat penegak hukum, mulai dari dugaan ketidaksesuaian dasar hukum, kronologi pelaksanaan kegiatan, proses penganggaran, mekanisme pengadaan, dugaan pengarahan penyedia, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan.

•Tiga Objek Kegiatan, Satu Pertanyaan Besar.

Apakah Seluruh Prosesnya Sudah Sesuai Hukum.

Dalam Pengaduan Masyarakat bernomor : 040/GEMPAR-SUMUT/DUMAS/XI/2026, GEMPAR-SUMUT menguraikan tiga kegiatan yang menjadi objek pengaduan, yaitu :

1). Pembangunan Gedung SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan, Pagu Rp. 4,000,000,000 Nomor Kontrak 602.3/05/2.01.0021/SP/PJK/DCKTR/ DS/X/2025 Tanggal (16/10/2026).

2). Pengadaan Barang SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan, Pagu Rp. 825,000,000 Nomor Kontrak 602.3/01.02/2.01.0021/SP/PB/DCKTR/DS/IX/2025 Tanggal (23/09/2025).

3). Pengadaan Mobil SPPG Kecamatan Percut Sei Tuan, Pagu Rp. 485,606,356 Nomor Kontrak 602.3/01.03/2.01.0022/SP/PB/DCKTR-DS/IX/2025 Tanggal (23/09/2025)
Ketiga Kegiatan Tersebut Memiliki Total Nilai Pagu Sekitar Rp. 5,3 Miliar.

Menurut Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (GEMPAR-SUMUT), besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji secara administratif maupun teknis.

Persoalkan Dasar Hukum : Proyek Berjalan Sebelum Perpres 115 Tahun 2025 Berlaku.

Salah satu poin penting dalam pengaduan tersebut adalah dugaan ketidaksesuaian waktu pelaksanaan proyek dengan dasar hukum yang digunakan. Berdasarkan informasi dan dokumen awal yang dihimpun, Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga telah mulai dilaksanakan sekitar Agustus 2025.

Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor : 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis baru ditetapkan dan mulai berlaku pada 17 November 2025.

Perbedaan waktu tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab melalui pemeriksaan dokumen :

•Apa dasar hukum yang digunakan ketika proyek mulai dilaksanakan.

• Siapa pihak yang mengusulkan dan memberikan arahan pelaksanaan kegiatan?

•Bagaimana proses penganggaran dan penetapan kegiatan dilakukan.

•Apakah Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menelan uang rakyat sebesar 4miliar sudah melalui tender pada sistem LPSE.

•Apakah pengadaan mobil dan peralatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah melalui mekanisme E-Katalog apada Sistem LPSE.

•Apakah seluruh tahapan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku pada saat itu.

Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (GEMPAR-SUMUT) meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak mengabaikan persoalan tersebut karena menyangkut legalitas penggunaan anggaran daerah.

•Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dan Pengarahan Penyedia.

Dalam dokumen pengaduan, Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (GEMPAR-SUMUT) juga meminta aparat penegak hukum mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dan pihak terkait dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta penentuan penyedia.

Beberapa nama yang tercantum dalam dokumen pengaduan disamarkan menggunakan inisial, di antaranya Oknum Pejabat Cikataru Kabupaten Deli Serdang berinisial R dan A.M,. Oknum Pejabat PBJ A.P.S, serta adanya Oknum pejabat instansi vertikal G.A.S., dan J.C.S. para oknum tersebut wajib diperiksa.

Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (GEMPAR-SUMUT) meminta pemeriksaan dilakukan secara objektif untuk mengetahui apakah terdapat tindakan melampaui kewenangan, konflik kepentingan, pengarahan penyedia, atau intervensi dalam proses pengadaan.

Selain itu, dugaan keterkaitan CV S.S. sebagai pihak pelaksana juga diminta untuk ditelusuri melalui pemeriksaan sistem upload di Sistem LPSE berupa Dokumen Kualifikasi, Teknis, Administrasi, Konsultan, dan Penawaran, serta pemeriksaan dokumen kontrak, proses pemilihan penyedia, pembayaran, serta hubungan para pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (GEMPAR-SUMUT) menegaskan bahwa pencantuman nama dan inisial dalam pengaduan bukan merupakan penetapan kesalahan. Seluruh dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum.

•Desak Pemeriksaan Fisik, Uji Forensik Dokumen dan Penelusuran Aliran Dana.

Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (GEMPAR-SUMUT) tidak hanya meminta pemeriksaan administrasi, tetapi juga mendorong Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan pendalaman secara menyeluruh terhadap seluruh rangkaian kegiatan.

Pemeriksaan yang diminta meliputi :

1). Pemeriksaan dokumen perencanaan dan penganggaran.

2). Pemeriksaan mekanisme pemilihan dan penetapan penyedia.

3). Uji forensik dokumen penawaran melalui sistem LPSE.

4). Pemeriksaan kontrak dan dokumen pembayaran.

5). Pemeriksaan fisik serta kesesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan.

6). Pemeriksaan harga satuan dan kewajaran nilai pengadaan.

7). Penelusuran aliran dana kepada pihak-pihak terkait.

8). Audit investigatif apabila diperlukan.

9). Penghitungan kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berwenang.

Ketua Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara, Fajar Rivana Sinaga kami ingin persoalan ini dibuka secara terang.

Ketua Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara, Fajar Rivana Sinaga menegaskan bahwa pelaporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dan pemuda dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

“Kami telah menyerahkan DUMAS secara resmi melalui PTSP Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada 18 November 2026. Kami juga memiliki bukti tanda terima surat yang telah distempel oleh PTSP Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,” ujar Fajar.

“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Namun, ketika terdapat sejumlah kejanggalan dalam penggunaan anggaran publik senilai Rp. 5,3 miliar, maka sudah menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan informasi dan dokumen tersebut kepada aparat penegak hukum agar diperiksa secara profesional,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa GEMPAR-SUMUT berharap pengaduan tersebut tidak berhenti pada penerimaan surat secara administratif.

“Kami meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menindaklanjuti pengaduan ini secara terang benderang dan transparan. Jangan sampai persoalan yang menyangkut anggaran miliaran rupiah ini tidak mendapatkan kejelasan apapun hingga rakyat tidak percaya lagi pada hukum di negeri ini,” sebutnya.

GEMPAR-SUMUT Akan Terus Mengawal Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Dengan telah disampaikannya DUMAS tersebut, GEMPAR-SUMUT menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan pengaduan dan meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memberikan tindak lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku, dan kami akan terus mempertanyakan perkembangan DUMAS tersebut setiap 12 hari kerja.

GEMPAR-SUMUT menilai transparansi penggunaan anggaran daerah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

•Rp. 5,3 Miliar Bukan Angka Kecil.

Setiap rupiah uang Publik harus dipertanggungjawabkan.

GEMPAR-SUMUT akan terus berdiri mengawal transparansi, mengungkap dugaan penyimpangan, dan mendorong penegakan hukum tanpa pandang bulu.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *