MEDAN | 1kabar.com
Kualitas layanan publik di Sumatera Utara (Sumut) kembali menjadi sorotan. Hingga pertengahan April 2025, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mencatat 106 laporan pengaduan masyarakat—naik dari 102 laporan pada periode yang sama Tahun lalu.
Lonjakan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pelayanan publik diberbagai sektor di Sumatera Utara (Sumut) masih jauh dari harapan.
Dari total laporan, 95 dikategorikan sebagai laporan reguler, 6 sebagai Respon Cepat Ombudsman (RCO), dan 5 lainnya hasil Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS). Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara juga menerima 11 konsultasi non-laporan dan 84 surat tembusan yang menunjukkan tingginya tingkat perhatian publik terhadap kinerja pelayanan.
Sektor kepegawaian paling banyak diadukan laporan terbanyak datang dari sektor kepegawaian sebanyak 24 kasus, sebagian besar terkait Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pemberhentian Tenaga Honorer. Sektor Pertanahan menyusul dengan 14 laporan, lalu hak Sipil dan Politik serta Kepolisian masing-masing 13 laporan, dan Sektor Pendidikan 7 laporan.
BPJS yang diduga lalai dua Pasien meninggal salah satu laporan serius datang dari Sektor Kesehatan, yang menyoroti dugaan kelalaian BPJS Kesehatan Cabang Medan. Lembaga tersebut disebut tidak memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada korban kebakaran di Kabupaten Dairi, padahal para korban merupakan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Lambannya penanganan ditengarai menjadi faktor meninggalnya dua pasien, sementara satu lainnya masih dirawat. Tragisnya, keluarga korban bahkan terpaksa menyerahkan sertifikat properti untuk menebus jenazah karena biaya tunggakan rumah sakit mencapai Rp.200 Juta.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djoelham dan Kelalaian Sekolah juga disorot Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djoelham Binjai juga masuk dalam radar pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Rumah Sakit (RS) milik Pemerintah itu dilaporkan tidak kompeten dalam pelayanan, yang diduga menyebabkan kematian pasien.
Sementara itu di sektor pendidikan, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menangani keluhan dari Siswa SMK Negeri 10 Medan dan SMA Negeri 2 Medan yang gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) akibat keterlambatan penginputan data oleh Sekolah.
Masyarakat diminta aktif melapor Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong masyarakat untuk berani menyuarakan keluhan terhadap layanan publik.
“Laporkan jika ada layanan yang merugikan. Kami siap menindaklanjuti, karena kualitas pelayanan publik adalah hak masyarakat dan tanggung jawab bersama,” ujar Herdensi.
Dengan meningkatnya angka pengaduan, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menekankan pentingnya pembenahan sistem, peningkatan kompetensi SDM, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap Instansi penyelenggara layanan publik di Sumatera Utara (Sumut).(***)
