MEDAN | 1kabar.com
Aliansi Masyarakat Perjuangan Indonesia (AMPRI) menyampaikan pernyataan sikapnya terkait kondisi Demokrasi Indonesia yang dinilai semakin mundur.
Dalam konferensi persnya yang digelar di Kantor Sekretariat Aliansi Masyarakat Perjuangan Indonesia (AMPRI) menilai DPR RI gagal menjalankan fungsi representasi rakyat dan justru lebih berpihak kepada kepentingan Partai serta Oligarki.
Ketua Aliansi Masyarakat Perjuangan Indonesia (AMPRI), Johan Merdeka, mengatakan bahwa DPR RI hari ini tidak lagi layak disebut Lembaga Perwakilan Rakyat.
“Rakyat lapar, tapi mereka berpesta. DPR RI kehilangan legitimasinya, DPR RI hari ini bukan lagi milik rakyat, melainkan milik Partai dan Elit Oligarki,” kata Johan Merdeka kepada Jurnalis 1kabar.com dalam konferensi pers, di Medan, Jumat (05/09/2025).
“Sekretaris Aliansi Masyarakat Perjuangan Indonesia (AMPRI), Faisal Roni Nasution, menyoroti brutalitas aparat terhadap Mahasiswa, Ojol, dan Rakyat kecil. “Indonesia berduka. Aparat yang seharusnya melindungi, justru menjadi pelindas demokrasi,” ucap Faisal Roni Nasution kepada Jurnalis 1kabar.com dalam konferensi persnya, di Medan, Jumat (05/09/2025).
Johan Merdeka menambahkan bahwa aparat kepolisian kerap bertindak represif terhadap aksi-aksi damai. Menurutnya, hal ini mencederai semangat demokrasi.
“Aspirasi rakyat dibungkam dengan kekerasan. Kami menuntut Kapolri dan Kapolda Sumut atas kekerasan aparat terhadap Mahasiswa dan Rakyat yang sedang melakukan aksi massa demonstrasi damai sehingga terjadinya korban jiwa ini segera dihentikan dan para pelaku dihukum berat.”
Di tengah sorotan ini, Aliansi Masyarakat Perjuangan Indonesia (AMPRI) akan menyampaikan aspirasi dan tuntutan PANCATURA yang menjadi inti aksi massa demonstrasi : bubarkan DPR RI, pecat Kapolri dan Kapolda Sumut, sahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor, turunkan pajak dan harga sembako, serta hukum aparat brutal.
Faisal, menutup dengan seruan keras : “Apatisme adalah musuh terbesar. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan.”(***)
