Denpasar – 1kabar.com Rencana pembangunan proyek Floating Storage Regasification Unit (FSRU) / atau Terminal Apung, Liquefied Natural Gas (LNG) di Bali, khususnya di perairan Sidakarya atau Serangan yang dibangun pada titik berjarak 3,5 km dari pesisir pantai Sidakarya mendapat tanggapan dari Bendesa Adat Intaran Sanur Kauh, I Gusti Agung Alit Kencana.
Bendesa Adat Intaran, Alit Kencana yang hadir dalam kegiatan aksi bersih pantai yang digelar Ikatan Wartawan Online (IWO) Bali, pada minggu (15/2/2026) menegaskan, bahwa tidak ada alasan menolak kembali pembangunan proyek LNG tersebut jika telah berada di titik berjarak 3,5 KM dari pesisir pantai Sidakarya.
“Yang kami tidak setuju adalah tempatnya yang rencananya berjarak 500 meter, nah sekarang kami dengar sudah di jarak 3,5 KM , artinya sudah ditengah laut dan tidak di wilayah kami lagi, jadi tidak ada alasan bagi kami untuk menolak,”tegasnya.
Penolakan pembangunan Terminal Apung LNG yang dilakukan sebelumnya, karena akan berpotensi merusak ekosistem laut, terumbu karang, hutan mangrove, dan mengganggu pariwisata, meskipun LNG disiapkan untuk menggantikan solar di pembangkit listrik, sebagai energi yang lebih bersih untuk mendukung Bali sebagai daerah tujuan wisata, sekaligus untuk mengantisipasi kekurangan energi di masa depan.
“Memang sempat disampaikan proyek ini aman, tapi namanya energy kemungkinan bisa saja terjadi kecelakaan atau ledakan. Jangan energy saja yang dipikirkan sedangkan masyarakat yang ada disekitarnya tidak dipikirkan. Setiap proyek pembangunn itu harus memberikan dampak positif untuk masyarakat jangan hanya menguntungkan pemilik projec, “tegasnya kembali.
Ia berharap, proyek terminal apung yang rencananya akan di bangun pihak LNG pada tahun 2026 ini bisa berjalan tanpa menimbulkan masalah apalagi sampai menyangkut nyawa.
Sebelumnya proyek yang didukung pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan energi rendah emisi (bukan nol emisi) ini, rencana awalnya akan dibangun di kawasan mangrove Sidakarya Sanur namun mendapat penolakan keras dari warga setempat.
Warga dan nelayan setempat juga mengkhawatirkan dampak pengerukan (dredging) yang dilakukan sedalam 15 meter pada ekosistem mangrove sehingga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kawasan pariwisata dan mata pencaharian pada nelayan.
