DELI SERDANG | 1kabar.com
Perjalanan Jabatan dr. LE., yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, kembali menjadi perhatian publik. Sorotan tersebut datang dari kalangan mahasiswa yang menilai masih terdapat sejumlah persoalan pelayanan kesehatan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Kritik tersebut disampaikan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Pelayanan Kesehatan Deli Serdang (GMPPK-DS). Ketua Gerakan Mahasiswa Peduli Pelayanan Kesehatan Deli Serdang (GMPPK-DS), Rusdi S, menyampaikan bahwa sorotan mahasiswa berangkat dari rangkaian persoalan pelayanan kesehatan yang sebelumnya sempat mencuat ke publik, termasuk saat dr. LE masih menjabat sebagai Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Puskesmas Kecamatan Batang Kuis.
“Mahasiswa melihat ada beberapa catatan pelayanan kesehatan yang muncul dari waktu ke waktu. Ini bukan serangan personal, melainkan bentuk kontrol sosial agar pelayanan publik di sektor kesehatan bisa semakin baik,” ujar Rusdi S kepada Jurnalis 1kabar.com di Medan, Rabu (04/02/2026).
Menurut Rusdi, sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan puskesmas pernah menjadi perhatian publik, mulai dari respons layanan yang dinilai lamban hingga penanganan persoalan kesehatan masyarakat yang belum berjalan optimal.
Ia mencontohkan penanganan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang sempat disorot warga masyarakat karena dinilai terlambat direspons. Mahasiswa menilai, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar ke depan mekanisme respons cepat terhadap laporan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
“Jika laporan warga masyarakat baru ditindaklanjuti setelah menjadi perhatian media, maka ini perlu dibenahi. Sistem pelayanan kesehatan seharusnya berjalan tanpa harus menunggu sorotan publik,” katanya.
Gerakan Mahasiswa Peduli Pelayanan Kesehatan Deli Serdang (GMPPK-DS) juga menyinggung polemik perjalanan sejumlah Pegawai Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Puskesmas Kecamatan Batang Kuis ke luar Negeri pada Desember 2025 lalu, yang sempat menjadi perhatian masyarakat karena dilakukan di tengah kondisi wilayah Kecamatan Batang Kuis dilanda bencana banjir. Mahasiswa menilai, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Selain itu, mahasiswa menilai komunikasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang masih perlu diperkuat. Minimnya penjelasan resmi dalam merespons isu-isu sensitif dinilai berpotensi memicu spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan.
“Pejabat publik, terlebih yang berada diposisi strategis, perlu bersikap terbuka terhadap kritik. Kritik harus dijadikan bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai ancaman,” tegas Rusdi.
Atas dasar itu, Gerakan Mahasiswa Peduli Pelayanan Kesehatan Deli Serdang (GMPPK-DS) mendorong Bupati Deli Serdang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan tata kelola di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, khususnya pada jabatan-jabatan strategis yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Evaluasi yang objektif dan transparan penting dilakukan agar pelayanan kesehatan benar-benar berpihak pada masyarakat,” tutup Rusdi.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang belum memberikan pernyataan resmi terkait sorotan dan masukan yang disampaikan mahasiswa. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi guna menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.(***)
