BeritaBerita TerkiniDaerahNasionalPemerintahPendidikanPeristiwa

Guru Honorer Kabupaten Langkat Didampingi LBH Medan Gelar Aksi Unjuk Rasa Didepan Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

242
×

Guru Honorer Kabupaten Langkat Didampingi LBH Medan Gelar Aksi Unjuk Rasa Didepan Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Sebarkan artikel ini

MEDAN | 1kabar.com

Puluhan aksi massa dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan bersama Guru Honorer Kabupaten Langkat yang menjadi korban kecurangan dan tindak pidana korupsi dalam seleksi PPPK Kabupaten Langkat Tahun 2023 hingga Juni 2024 melakukan unjuk rasa di depan Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), di Jalan Asrama Nomor : 18, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Rabu (05/06/2024).

Dalam aksinya, massa pengunjuk rasa meminta Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyerahkan rekomendasi terkait maladministrasi seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kabupaten Langkat Tahun 2023 hingga Juni 2024.

Usai menyampaikan aksinya massa pengunjuk rasa, Pjs Kaper Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), James Marihot Panggabean melalui Kabid Pencegahan Mori Yana Gultom menyebutkan, masalah tersebut akan disampaikan kepada pimpinan untuk ditindak lanjuti, karena Pjs Kaper Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Bapak James Marihot Panggabean sedang tugas luar.

Setelah mendengar penjelasan dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), aksi massa pengunjuk rasa meninggalkan Kantor tersebut di bawah pengawalan petugas kepolisian.

Terpisah, Pjs Kaper Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), James Marihot Panggabean ketika saat dikonfirmasi Jurnalis melalui lewat Aplikasi WhatsAppnya menanggapi tuntutan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan bersama Guru Honorer Kabupaten Langkat agar Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyerahkan rekomendasi terkait seleksi PPPK Kabupaten Langkat menyampaikan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait maladministrasi penyelenggaraan seleksi PPPK Kabupaten Langkat.

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), katanya, menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Penjabat (Pj) Bupati Langkat untuk melaksanakan tindakan korektif Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Selanjutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) adalah informasi dokumen yang dikecualikan. Artinya, tidak bisa diberikan kepada siapapun kecuali terlapor dalam hal ini Penjabat (Pj) Bupati Langkat.

Kemudian pelapor yang teregister di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Nella Peranginangin bukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Nella Peranginangin membuat Surat Kuasa ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan untuk beracara di PTUN bukan menyampaikan pengaduan ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

“Saya berharap kepada Nella Peranginangin sebagai pelapor terkait seleksi PPPK di Kabupaten Langkat untuk bersabar, karena kami di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) masih melakukan monitoring atas pelaksanaan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang kami berikan,” tegasnya.(Redaksi/Zulkarnain.Lubis)

Ketuk Play Untuk Melihat Tayangan DMTV Malang