Deli Serdang | 1kabar.com
Dari dua kasus tindak pidana korupsi (Tipidkor) Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang berhasil menyelamatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 7 Miliar lebih.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang, Revanda Sitepu, S.H., M.H., didampingi Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang, Boy Amali, S.H., dalam keterangan persnya pada Senin (27/10/2025) menjelaskan, penyelamatan uang Negara itu dari perkara tindak pidana korupsi (Tipidkor) dan mark up pengadaan Trolly, Management System, Smart Airport, Smart Parking Airport PT. Angkasa Pura Il, Kantor Cabang Bandara Kualanamu Tahun 2017 atas nama Lasman Situmorang selaku Manager Of Electronic Facility dan IT PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Kualanamu Tahun 2018.
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan terpidana Lasman Situmorang, Dkk, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana,
“Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara terhadap terpidana Lasman Situmorang, Dkk selama 1 (Satu) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000., dan memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk menyetorkan ke Kas Negara sejumlah Rp. 6.315.157.253,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) sebagai uang pengganti kerugian keuangan Negara melalui rekening kas Negara,” terang Kajari dalam rilisnya, Senin (27/10/2025).
Selanjutnya tindak pidana korupsi dalam kegiatan belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi penataan situs benteng putri hijau Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Budparekraf) Provinsi Sumatera Utara atas nama Zumri Sulthony, S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi (Budparekraf) Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Dan bahwa menurut Putusan Pengadilan Negeri Medan terpidana Zumri Sulthony, S.Sos., M.Si, Dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, menjatuhkan pidana penjara terhadap terpidana Zumri Sulthony, S.Sos., M.Si, selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000 dan memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk menyetorkan ke kas Negara sejumlah Rp. 771.759.583,37 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah koma Tiga Puluh Tujuh sen) sebagai uang pengganti kerugian keuangan Negara melalui rekening kas Negara.
“Total uang pengganti yang diserahkan sebesar Rp. 7.086.916.836,37 (Tujuh Miliar Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam koma Tiga Puluh Tujuh Rupiah) telah disetorkan melalui rekening kas Negara pada Bank Mandiri (Persero),” sebut Kajari Deli Serdang.
Kajari Deli Serdang, Revanda Sitepu, S.H., M.H menambahkan, bahwa dengan memulihkan kerugian keuangan dan perekonomian Negara yang terdampak dari tindak pidana atau asset recovery, dan meningkatkan pendapatan Negara bukan pajak (PNBP) oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia khususnya Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah membuktikan kinerjanya melalui pengaktifan pemulihan keuangan Negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.
“Pemulihan keuangan Negara merupakan tujuan utama dalam penanganan tindak pidana korupsi selain memberikan efek jera, uang pengganti tersebut nantinya diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah Indonesia,” tutup Revanda Sitepu.(***)
