Jakarta | 1Kabar.com
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 14 Desember 2022 APBN telah mengalami defisit sebesar Rp 237,7 triliun atau 1,22% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, posisi tersebut jauh lebih kecil dari proyeksi defisit yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2022 yaitu Rp 840,2 triliun atau 4,5% dari PDB. Dari realisasi periode 14 Desember 2021 yang senilai Rp 617,4 triliun atau 3,64% PDB.
“Dengan situasi defisit ini dan pembiayaan yang mengalami penurunan drastis menggambarkan APBN menjadi sehat kembali,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (20/12/2022).
Sri Mulyani mengatakan, dalam kondisi ketidakpastian, APBN berhasil memulihkan ekonomi. Hal itu terlihat dari kegiatan belanja yang memberikan perlindungan ke masyarakat dan meredam berbagai guncangan.
Belanja negara hingga 14 Desember 2022 mencapai Rp2.717,6 triliun dan pendapatan negara mencapai Rp 2.579,9 triliun. Belanja negara tercatat tumbuh 11,9% dibanding periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) sebesar Rp 2.429,4 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.967,9 triliun atau naik 16,2%(yoy) dan transfer ke daerah Rp 749,7 triliun atau 1,9%( yoy).
Belanja negara terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 954,4 triliun atau terkontraksi 6,7% (yoy) dan belanja non K/Lsebanyak Rp 1.013,5 triliun atau naik 51% (yoy). Realisasi belanja non K/L melonjak karena pemerintah harus membiayai subsidi dan kompensasi untuk masyarakat, yakni senilai masing-masing Rp206,9 triliun dan Rp268,1 triliun.
“Dalam hal ini kita lihat untuk belanja K/L memang lebih rendah dari tahun lalu tapi itu sudah terbelanjakan atau lebih tinggi dari alokasi.
Belanja non K/L yang melonjak sangat tinggi di dalam Perpres mencapai Rp 1.355,9 itu naik dua kali lipat dari tahun lalu Ini karena berisi kompensasi subsidi untuk melindungi masyarakat,” kata Sri Mulyani.
Realisasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 749,7 triliun atau 93,2% dari target terhadap APBN. Sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran disebabkan kepatuhan pemerintah daerah yang lebih baik.
Realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp 82,05 triliun hingga Rp 14 Desember 2022.
Realisasi pendapatan negara hingga 14 Desember 2022 tumbuh 36,9% (yoy) sebesar Rp 1.812 triliun, yang terbagi dalam penerimaan perpajakan Rp 1.927,4 triliun atau tumbuh 38,1% (yoy) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp551,1 triliun atau naik 33,2% (yoy).
Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan pajak Rp1.634,4 triliun atau tumbuh 41,9%(yoy) serta kepabeanan dan cukai Rp293,1 triliun atau naik 20% (yoy).
“Kalau dilihat dari penerimaan semuanya mengalami kenaikan double digit.
Hal ini menunjukan konsolidasi dari APBN yang mendapatkan dukungan dari pemulihan ekonomi yang sangat tinggi, Artinya APBN bekerja keras untuk memulihkan ekonomi, pemulihan ekonomi mendukung kesehatan dari APBN kembali,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan, kondisi ekonomi global masih akan tetap dinamis dan tidak pasti serta cenderung memberikan risiko negatif dengan berbagai perkembangan yang terjadi.
Beberapa risiko yang perlu diwaspadai adalah harga komoditas, geopolitik, kenaikan suku bunga, dan penguatan dolar Amerika, serta potensi terjadinya resesi di negara-negara maju.
Namun pemerintah tetap berupaya menjaga ekonomi agar tumbuh positif dan kuat di kuartal ke III dan sampai kuartal IV 2022 diprediksi masih tetap membaik dan kuat seperti yang terlihat dari berbagai indikator ekonomi dan penerimaan negara sampai Desember.
“APBN kita sampai pertengahan Desember juga menunjukan kinerja yang positif karena dengan ekonomi yang kembali pulih bisa mendukung pemulihan kesehatan APBN,” kata Sri Mulyani.
sumber : beritaSatu
