1kabar.com – Deli Serdang | Kabupaten Deli Serdang meraih Penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Terbaik Tingkat Kabupaten Tahun 2026 Wilayah Sumatera.
Penghargaan diterima langsung Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Bupati mengatakan, penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memperluas akses keuangan masyarakat dan mendorong pemanfaatan layanan keuangan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif.
“Alhamdulillah, mudah-mudahan penghargaan ini semakin menyemangati kita untuk memperluas akses keuangan inklusif bagi seluruh keluarga agar mampu meningkatkan kesejahteraan. Kami ingin akses pembiayaan tidak sekadar tersedia, tetapi juga mendorong usaha produktif, meningkatkan pendapatan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Deli Serdang,” ucap Bupati.
Dalam agenda tersebut, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama petani, nelayan, pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta keluarga yang berjuang meningkatkan pendapatan.
“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata. Oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku UMKM, ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” tegas Prabowo Subianto.
Prabowo Subianto juga menyampaikan rencana memperluas penyaluran kredit bagi masyarakat produktif hingga Rp. 400 triliun pada tahun mendatang, dengan sasaran sekitar 28 juta keluarga.
“Di tahun yang akan datang, saya ingin menyalurkan Rp. 400 triliun kepada para petani, nelayan di daerah-daerah,” ungkapnya.
Menurut Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto perluasan pembiayaan harus diiringi pengelolaan sumber daya dan anggaran secara bertanggung jawab agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Pemerintah pusat hingga daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kekayaan dan potensi ekonomi nasional digunakan bagi kemakmuran rakyat.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Pembentukan lembaga tersebut diharapkan memperkuat koordinasi kebijakan dalam memperluas akses keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69,57 persen, melampaui rata-rata negara anggota OECD. Menurutnya, inklusi keuangan tidak hanya diukur dari kepemilikan rekening, tetapi juga dari ketahanan dan keamanan finansial masyarakat.
“Yang kita nilai adalah ketahanan (resilience) dan juga keamanan finansial (financial security),” kata Airlangga.
Ia menambahkan, perluasan akses keuangan didorong melalui rekening pelajar, penyaluran bantuan, dan pembiayaan produktif untuk mendukung pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, dalam laporannya menyampaikan bahwa sektor jasa keuangan nasional tetap menunjukkan ketahanan di tengah tekanan ekonomi global.
Ia melaporkan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,4 persen pada semester I 2026, sementara kredit perbankan tumbuh 13,69 persen. Dana pihak ketiga perbankan juga mencapai sekitar Rp. 10.400 triliun.
“Angka kredit ini tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Tentunya menjadi modal yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” sebutnya.
Friderica menambahkan, tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69,57 persen, sedangkan inklusi keuangan telah melampaui 93 persen. Capaian tersebut didukung kolaborasi pemerintah pusat, OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah dalam memperluas pemahaman serta akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
“Capaian ini sudah melampaui target RPJMN di Tahun 2029. ni merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia,” ujarnya.
Friderica menjelaskan, saat ini terdapat 552 TPAKD di seluruh Indonesia. Tim tersebut berperan mengoordinasikan program perluasan akses keuangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk melalui pembiayaan bagi pelaku usaha serta pengembangan potensi ekonomi daerah.
Berbagai program pembiayaan telah disalurkan untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat. OJK juga mendorong perluasan akses pembiayaan agar manfaatnya menjangkau pelaku usaha kecil, petani, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan modal.
Usai penyerahan penghargaan, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti peran insentif fiskal dalam mendorong kinerja pemerintah daerah. Ia menyampaikan tahun ini insentif fiskal disalurkan melalui mekanisme kompetisi kinerja daerah. Menutup akhir 2026, Tito mengumumkan bahwa salah satu kategori pada rencana pelaksanaan kompetisi kinerja daerah pada gelombang berikutnya yakni terkait pertumbuhan ekonomi terbaik.
“Tahun ini satu triliun dititipkan ke Kemendagri dan kita buat dalam bentuk lomba. Tadi sudah saya bicara dengan Pak Presiden dan Menkeu. Kami masih coba lobi untuk bisa menaikkan insentif fiskal yang dititipkan ke Kemendagri agar tahun depan semakin besar yang bisa dibagikan ke daerah,” katanya.
Tito berharap insentif fiskal yang diberikan kepada daerah dapat mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja dan capaian pembangunan, termasuk perluasan akses keuangan.(1kbr/ds/zul40)
