MEDAN | 1kabar.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) menilai Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) tidak serius melakukan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasalnya, sudah delapan bulan proses hukum terhadap Personel Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Belawan yang diduga melakukan penyiksaan belum memberikan kepastian keadilan bagi Fadli Lukman Simanjuntak berusia (19 tahun), Warga Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) menilai lambannya penanganan perkara ini memperlihatkan tidak adanya keseriusan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) terlebih lagi saat ini dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) baru dalam menindak para personilnya yang diduga melakukan pelanggaran sebagai bukti dari Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Hingga saat ini, belum terdapat kepastian bahwa para terduga pelaku penyiksaan telah dimintai pertanggungjawaban pidana melalui proses peradilan.
Ibu Fadli, Fatmawati, sebelumnya telah melaporkan dugaan tindak pidana penyiksaan yang dialami anaknya ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) pada 19 Maret 2026 dengan Nomor Laporan STTLP/B/453/III/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara.
Selanjutnya, laporan juga disampaikan kepada Bidang Propam Polda Sumatera Utara pada 30 Maret 2026 dengan nomor pengaduan 260330000040.
Laporan tersebut ditujukan kepada sejumlah Personel Polres Pelabuhan Belawan yakni IPDA FG, AIPTU GD, BRIPKA RM, BRIGADIR A, dan 6 Personel lainnya yang diduga terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap Fadli.
Akan tetapi, perjalanan laporan tersebut justru memperlihatkan proses penegakan hukum yang berlarut-larut.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) menyoroti penanganan perkara yang masih berkutat pada tahap penyelidikan, baik di Ditreskrimum maupun Bidang Propam Polda Sumatera Utara.
Gelar perkara juga belum terlaksana sama sekali, sementara proses etik yang sebelumnya diinformasikan akan segera berjalan juga tidak kunjung terlaksana.
Padahal, sejumlah langkah untuk mengungkap peristiwa tersebut telah dilakukan. Beberapa personil yang dilaporkan disebut telah diperiksa dan rumah sakit Bhayangkara telah menyerahkan Visum Et Repertum kepada pada 27 Juli 2026.
Selain itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) selaku pendamping hukum Keluarga Korban juga telah menyerahkan alat bukti berupa rekaman video yang memperlihatkan Fadli tidak melakukan perlawanan ketika proses penangkapan.
Namun disayangkan, berbagai informasi dan alat bukti tersebut belum berbanding lurus dengan kemajuan penanganan perkara.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) memandang Polda Sumatera Utara seolah tidak memiliki urgensi untuk menuntaskan dugaan tindak pidana terlebih lagi yang melibatkan anggotanya sendiri.
Ketika laporanmasyarakat terhadap aparat yang melakukan pelanggaran tidak ditangani secara cepat, transparan, dan profesional maka Polda Sumatera Utara sedang mempertontonkan praktik impunitas dihadapan publik.
Kondisi ini memperlihatkan persoalan serius dalam akuntabilitas kepolisian
yang tidak sejalan dengan cita-cita Reformasi Polri.
Selanjutnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) menegaskan bahwa seharusnya pergantian kepemimpinan ditubuh Polda Sumatera Utara harus menjadi momentum untuk membuktikan komitmen institusi terhadap reformasi kepolisian dan penghormatan hak asasi manusia.
Kapolda Sumut, Irjen Pol. Sonny Irawan harus memastikantidak ada perlindungan institusional terhadap jajarannya yang diduga melakukan penyiksaan.
Lebih jauh, dugaan penembakan dan pemukulan terhadap Fadli harus diusut secara menyeluruh. Secara hukum, larangan penyiksaan merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.
Jaminan tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor : 5 Tahun
1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
Selain itu, tindakan para pelaku juga telah mengangkangi Peraturan Kapolri Nomor : 8 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap anggota Polri menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugasnya.
Menurut aturan itu, penggunaan kekuatan dan senjata api harus tunduk pada prinsip legalitas, necesitas, proporsionalitas, serta akuntabilitas.
Lebih parahnya, Fadli juga harus menghadapi persoalan pemulihan kesehatan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fadli yang kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli masih kerap mengeluhkan rasa sakit dan ngilu pada bagian kakinya.
Sebab dua proyektil peluru masih tertanam di kedua kakinya. KontraS memandang bahwa pembiaran terhadap kondisi medis Fadli juga merupakan persoalan serius dalam pemenuhan hak asasi manusia.
Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), seseorang yang sedang menjalani masa penahanan tetap memiliki hak atas kesehatan dan perlindungan.
Negara wajib bertanggung jawab mencakup jaminan atas pelayanan kesehatan yang layak dan berkesinambungan. Jaminan tersebut juga menghendaki akses terhadap pelayanan kesehatan yang setara dengan standar yang tersedia bagi masyarakat umum, termasuk akses terhadap perawatan spesialis dan tindakan bedah apabila diperlukan secara medis.
Pernyataan tersebut juga sejalan dengan Pasal 23 huruf a Peraturan Kapolri Nomor : 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya.
Ketentuan ini memperjelas bahwa penahanan tidak menghapus kewajiban aparat untuk melindungi hak-hak dasar orang yang berada dalam penguasaannya.
Hasil monitoring Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) mencatat peristiwa penggunaan senjata api secara
serampangan sering dilakukan personel kepolisian di Sumatera Utara (Sumut).
Sepanjang Januari 2026 sampai Oktober 2026 terdapat 85 kasus penggunaan senjata api yang menyebabkan 115 orang mengalami luka tembak.
Sebelumnya, peristiwa ini bermula, pada 9 Februari 2026, Fadli Lukman Simanjuntak(19), Warga Bagan Deli, ditangkap oleh sekitar 10 orang yang mengaku sebagai polisi di kawasan
Paluh Merbau, Percut Sei Tuan.
Penangkapan tersebut berkaitan dengan
dugaan keterlibatannya dalam peristiwa tawuran yang mengakibatkan seorang warga meninggal dunia.
Setelah ditangkap, Fadli yang diduga diborgol dan matanya ditutup menggunakan lakban ketika dimasukkan kedalam mobil.
Dalam kondisi tersebut, ia mengaku mengalami pemukulan menggunakan batang besi pada kedua pergelangan kakinya. Fadli juga disebut mendengar sejumlah petugas membicarakan tempat untuk mengeksekusi dan rencana membawanya ke kawasan Industri Medan.
Kekerasan yang diduga berlanjut selama proses pemeriksaan. Berdasarkan keterangan korban, wajahnya sempat ditendang, kedua pergelangan kakinya dihantam batang besi, dan kedua betisnya ditembak. Ia juga yang diduga mengalami pemaksaan agar mengakui tindak pidana pembunuhan yang dituduhkan kepadanya.
Atas peristiwa tersebut, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara mendesak :
1). Kapolda Sumut untuk segera mengambil langkah konkret dalam memastikan penanganan laporan dugaan penyiksaan terhadap FadliLukman Simanjuntak berjalan secara cepat, transparan, dana kuntabel.
2). Ditreskrimum Polda Sumut segera melaksanakan gelar perkara, meningkatkan penanganan ketahap penyidikan, serta
menetapkan, dan memproses pidana
seluruh personel yang terbukti terlibat
dalam tindakancpenyiksaan terhadap Fadli.
3). Divisi Profesi dan Pengamanan (DivPropam) Polda Sumatera Utara untuk segera menindak tegas pelanggaran etika Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan yang diduga terlibat dalam penyiksaan Fadli.
4). Polda Sumatera Utara memastikan pemulihan terutama akses terhadap
perawatan medis yang layak terutama
untuk kedua kakinya yang kondisinya
semakin mengkhawatirkan.
5). Komnas HAM dan LPSK melakukan pemantauan serta mengambil langkah sesuai kewenangannya untuk memastikan
perlindungan, pemulihan bagi Fadli,
Keluarga, dan Saksi dari segala bentuk
intimidasi dan ancaman.(1kbr/mdn/zl40)
