MEDAN | 1kabar.com – Ratusan massa warga Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk mengadukan permasalahan yang sedang mereka hadapi, Rabu (11/11/2026).
Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aluminium Bersatu (ARAB) menyuarakan soal adanya dugaan mafia tanah dan menghadapi ancaman penggusuran lahan pemukiman mereka di
penggusuran tersebut akan dijadwalkan pada Kamis 12 November 2026 seperti tertuang dalam surat yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor :
3754/PAN.01.PN.W2-U1/IK.2.4/VIII/2026.
Sebanyak 9.927 kepala keluarga (KK) yang bermukim dilahan seluas kurang lebih 17 hektare terancam kehilangan tempat tinggal, ruang hidup, dan sumber penghidupan akibat sengketa kepemilikan tanah yang hingga kini belum menemukan penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga masyarakat.
Konflik ini bermula saat adanya klaim yang diduga dilakukan oleh Fakhruddin Parinduri yang didasarkan pada transaksi jual-beli disebut dari warisan Kesultanan Deli. Namun, dalam prosesnya, jual-beli tersebut tidak pernah diketahui dan melibatkan masyarakat sama sekali.
Terlebih lagi keabsahan dokumen dan riwayat hak yang menjadi dasar kepemilikan tanah atas jual-beli itu juga tidak jelas. Sehingga ada dugaan keterlibatan mafia tanah dalam sengketa ini.
Perlu diketahui, tanah ‘Grant Sultan’ sendiri merupakan hak milik lahan yang sebelum
kemerdekaan Indonesia diberikan oleh sultan kepada Kawula (rakyatnya) bertujuan untuk mengusahakan tanah di wilayah Swapraja (wilayahnya).
Namun dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor : 5 Tahun 1960, istilah “hak grant sultan” tidak diakui sebagai kepemilikan tanah secara langsung apalagi untuk diperjual belikan.
Di sisi lain, warga masyarakat telah menempati kawasan tersebut secara turun-temurun sejak puluhan tahun lalu, bahkan sebelum Indonesia merdeka tepatnya pada Tahun 1942.
Lebih jauh, masing-masing kepala keluarga saat ini telah memegang Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Lurah dan bukti Pembayaran Pajak Bumi (PBB). Dokumen tersebutlah yang membuktikan riwayat kepemilikan tanah oleh masyarakat Tanjung Mulia.
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) menilai persoalan yang terjadi di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif kepemilikan tanah ataupun pelaksanaan putusan pengadilan.
Dibalik itu terdapat persoalan yang lebih besar yakni ketimpangan penguasaan tanah, lemahnya perlindungan masyarakat yang telah lama bermukim, serta adanya dugaan praktik mafia tanah yang harus diusut secara serius oleh negara.
Selanjutnya, putusan pengadilan memang wajib dihormati, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat dan dampak sosial. Musabab sebanyak 36.661 jiwa yang bernaung di wilayah tersebut akan menjadi korban.
Diketahui, lokasi tersebut juga merupakan
kawasan sosial masyarakat yang padat penduduk, menjadi lalu lintas industri, serta memiliki potensi ekonomi usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Dalam perspektif hukum, negara mesti menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi hak warga negara. Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk bertempat tinggal serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara itu, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Lebih dalam, rencana penggusuran ini merupakan ancaman terhadap hak atas tempat tinggal, keberlangsungan hidup, dan kepastian hukum masyarakat. Hal itu selaras dengan bunyi Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur pembuktian hak berdasarkan penguasaan fisik selama 20 Tahun atau lebih dengan syarat
tertentu.
Sementara itu, Pasal Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor : 5 Tahun 1960 menegaskan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yang berarti fungsi sosial mengandung prinsip bahwa hak atas tanah tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan kepentingan masyarakat.
Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) melalui Undang-Undang (UU) Nomor : 11 Tahun 2005 berkewajiban menghormati hak
atas tempat tinggal yang layak.
Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi tidak boleh semata-mata mengedepankan prosedur formal, sementara dampak sosial dan kemanusiaan terhadap masyarakat diabaikan. Di atas kawasan tersebut terdapat rumah, keluarga, tempat anak-anak tumbuh, aktivitas ekonomi, serta
kehidupan sosial yang telah dibangun lintas generasi.
Menghilangkan ruang hidup mereka
tanpa penyelesaian yang adil sama artinya dengan mempertaruhkan hak-hak dasar warga negara atas nama kepastian hukum yang dijalankan secara sempit.
Oleh karena itu, KontraS Sumut mendesak :
1). Pengadilan Negeri Medan untuk menunda pelaksanaan eksekusi pada 12 November
2026 sampai terdapat kejelasan dan pemeriksaan menyeluruh mengenai batas objek eksekusi, status penguasaan tanah, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang tidak menjadi pihak dalam perkara.
2). Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kota Medan untuk melakukan
pemeriksaan secara transparan terhadap riwayat kepemilikan, penerbitan alas hak,
peralihan hak, serta dokumen pertanahan yang berkaitan dengan sengketa lahan di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.
3. Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut secara profesional setiap dugaan
praktik mafia tanah, pemalsuan dokumen, penyerobotan tanah, intimidasi, maupun
kekerasan terhadap masyarakat dalam konflik agraria tersebut, berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
4). Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tidak
melepaskan tanggung jawabnya dalam melindungi masyarakat terdampak serta
memfasilitasi penyelesaian konflik yang mengedepankan dialog, keadilan, dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia.
5). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas potensi pelanggaran HAM dalam konflik agraria di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, termasuk ancaman penggusuran dan dugaan kekerasan terhadap warga masyarakat.
6). Seluruh aparat keamanan agar tidak menggunakan pendekatan represif dalam
mengawal pelaksanaan eksekusi dan menjamin keselamatan masyarakat yang
menyampaikan keberatan maupun mempertahankan hak-haknya secara damai.(11kbr/mdn/zl40)
