Asri Ludin Tambunan Sampaikan Kendala dalam Penerapan Sistem OSS yang Dihadapi Pelaku Usaha kepada Wamen PANRB Berkunjung ke MPP Lubuk Pakam-Deli Serdang

Teks Foto : Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, menyampaikan sejumlah kendala dalam penerapan sistem Online Single Submission (OSS) yang dihadapi pelaku usaha kepada Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB), Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto, saat berkunjung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Deli Serdang, pada Jumat (13/11/2026)/(Doks Foto/Istimewa/1kabar.com/Kominfostan)

Deli Serdang | 1kabar.com – Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, menyampaikan sejumlah kendala dalam penerapan sistem Online Single Submission (OSS) yang dihadapi pelaku usaha kepada Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB), Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto, saat berkunjung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Deli Serdang, pada Jumat (13/11/2026).

Sejumlah kendala, mulai dari gangguan sistem, ketidaksinkronan data, proses verifikasi perizinan yang membutuhkan waktu, tidak hanya berdampak pada lambatnya proses administrasi, tetapi juga dapat menghambat operasional dan pengembangan usaha para investor.

“Kami berharap Pak Wamen membantu kami menyampaikan keluhan ini kepada kementerian terkait agar proses perizinan semakin mudah, tidak berbelit, dan tidak menghambat masyarakat yang ingin berusaha maupun berinvestasi di Kabupaten Deli Serdang,” pintanya.

Selain itu, Bupati juga meminta dukungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam perluasan layanan Mal Pelayanan Publik (MPP), khususnya layanan keimigrasian untuk pembuatan paspor, Samsat, dan layanan lainnya yang banyak dibutuhkan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB), Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto, menyampaikan bahwa berbagai masukan yang disampaikan Bupati telah menjadi catatan untuk diteruskan kepada kementerian dan instansi yang memiliki kewenangan menindaklanjutinya.

“Saya jadikan catatan untuk disampaikan kepada instansi kementerian yang berwenang menindaklanjutinya,” ujar Purwadi.(1kbr/ds/zul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *