JAKARTA | 1KABAR.COM – Kapolri mengeluarkan arahan tegas kepada seluruh jajaran kepolisian di Indonesia untuk memperkuat pemberantasan premanisme dan kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. Tidak boleh ada ruang bagi siapa pun yang mengganggu ketenteraman warga, melakukan pemalakan, intimidasi, maupun tindakan kriminal lainnya.
Arahan tersebut disampaikan Kapolri dalam Rapat Kerja Bareskrim Polri. Kapolri menegaskan bahwa kehadiran Polri harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya di pusat perkotaan, tetapi juga hingga ke pelosok desa.
Kapolri secara khusus menyoroti masih adanya perusahaan yang diganggu dan dipalak oleh kelompok preman. Praktik tersebut tidak hanya merugikan dunia usaha, tetapi juga menciptakan keresahan dan mengancam rasa aman masyarakat.
Dalam arahannya, Kapolri meminta jajaran Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) untuk mendata serta memberantas premanisme dan kejahatan jalanan hingga ke akar-akarnya.
Tiga penekanan tegas Kapolri
1. Berantas premanisme PREMANISME! Tidak boleh ada pembiaran terhadap aksi pemalakan, intimidasi, dan kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat.
2. Jangkau Pelosok desa, Kehadiran polisi harus dirasakan seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal jauh dari pusat kota.
3. Lindungi masyarakat dan dunia usaha. Jangan biarkan perusahaan maupun warga menjadi korban ancaman, pemerasan, dan gangguan keamanan.
Kapolri ingatkan lindungi anak anak, jaga masa depan bangsa
Tidak hanya pemberantasan premanisme, Kapolri juga menaruh perhatian serius terhadap perlindungan anak dan generasi muda sebagai penerus kepemimpinan bangsa.
Kapolri mengingatkan bahwa generasi muda harus dijaga dari berbagai ancaman kejahatan, termasuk kejahatan seksual terhadap anak.
“Negara ini bisa maju, nanti yang meneruskan itu bukan kita lagi. Kita mungkin 10-20 tahun lagi sudah tidak produktif, tapi anak-anak kita yang saat ini masih di bangku sekolah ini nanti akan melanjutkan estafet kepemimpinan kita. Dan ini harus kita jaga, kita rawat,” tegas Kapolri.
Kapolri juga menyoroti ancaman pedofilia dengan berbagai modus, termasuk penyalahgunaan kepercayaan masyarakat oleh oknum yang berlatar belakang tokoh agama maupun kalangan intelektual.
Menurutnya, kejahatan terhadap anak harus ditangani secara serius tanpa melihat status sosial, jabatan, maupun latar belakang pelakunya.
Dalam rapat tersebut, Kapolri turut menyoroti praktik penipuan berkedok hubungan asmara atau love scam yang disebut dapat dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan.
Kapolri mendorong pengungkapan kejahatan tersebut melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPA).
Ia juga mendukung pengembangan aplikasi terpadu agar pemantauan dan penanganan berbagai bentuk kejahatan dapat dilakukan secara lebih luas di seluruh Indonesia.
“Saya dukung ya Pak Kabareskrim ya. Ini sangat serius Pak,” ujarnya.
Tidak ada ruang bagi pengganggu masyarakat kejar dan tangkap sampai ke pelosok desa Arahan Kapolri menjadi penegasan bahwa pemberantasan kejahatan tidak boleh hanya terpusat di perkotaan. Seluruh jajaran kepolisian harus hadir menjangkau masyarakat hingga ke wilayah perdesaan.
Kejar, ungkap, dan tangkap para pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana! Jangan biarkan premanisme, pemalakan, intimidasi, dan berbagai bentuk kejahatan tumbuh serta merajalela di tengah masyarakat.
Tidak boleh ada masyarakat yang merasa takut di tanah kelahirannya sendiri. Tidak boleh ada pengusaha yang terus-menerus dihantui aksi pemalakan. Tidak boleh ada warga desa yang merasa tidak terlindungi karena jauh dari pusat pemerintahan.
Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar janji. Polri diharapkan hadir memberikan perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum secara profesional, tegas, serta tanpa pandang bulu.
Dari kota hingga pelosok desa, negara harus hadir,! Premanisme diberantas, pelaku kejahatan ditindak, dan rakyat berhak hidup aman dan tentram,
(RED) Syahbdin Padank FRN Fast Respon Aceh
